Padang, Padangkita.com - Pendapatan petani di Sumatra Barat (Sumbar) mesti meningkat melalui pemaksimalan potensi perhutanan sosial, sebagaimana target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat membuka Workshop Nasional dengan tema ‘Bahu Membahu dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Sumatra Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan’, yang diadakan oleh Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, di Hotel Premiere Padang, Selasa (22/8/2023).
"Workshop ini sangat relevan dengan visi misi, dan sebagian dari program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat, yang telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Melalui perhutanan sosial, kawasan hutan yang dikelola masyarakat bisa lebih luas, serta jumlah unit usaha berbasis kehutanan atau kelompok usaha perhutanan sosial juga semakin banyak," kata Mahyeldi.
Peningkatan jumlah perhutanan sosial tersebut, sambung Mahyeldi, merupakan wujud upaya konkret dalam meningkatnya nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, termasuk kehutanan, dengan muara akhirnya peningkatan pendapatan bagi petani.
"Pengelolaan sumber daya alam sejatinya bisa untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemanfaatan sumber daya alam dengan baik tentu akan memberikan manfaat bagi manusia dan bagi alam itu sendiri," kata Mahyeldi.
Namun demikian, Gubernur tak menampik bahwa kenyataannya, masih terjadi praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang cenderung tidak bijak, sehingga menimbulkan kerusakan alam yang pada akhirnya berakibat buruk dan bahkan mengancam keselamatan manusia.
Imbasnya dapat berupa bencana, seperti tanah longsor, banjir, hingga kekeringan, yang lambat laun ikut mempengaruhi iklim global.
Diketahui, saat ini lebih dari 1,5 juta hektare kawasan hutan negara yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar dengan fungsi atau status sebagai Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Selain itu, berdasarkan data BPS tahun 2020, sebanyak 81,97 persen wilayah nagari di Sumbar berada di dalam dan sekitar kawasan hutan atau sekitar 950 nagari.
"Artinya, hidup sebagian besar masyarakat Sumbar yang menetap di sekitar kawasan hutan, sangat bergantung pada hutan itu sendiri dan wilayah sekitarnya," kara Gubernur Mahyeldi.
Ia berharap, melalui program pemberdayaan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, akan dapat memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan sumber daya alam dan bagi kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkan potensi hutan itu sendiri.
Selain itu, Gubernur juga menginginkan munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi mikro berbasis komoditi hasil hutan bukan kayu, seperti madu, kopi, rotan, manau, pasak bumi, dan jasa lingkungan (ekowisata). Sehingga, masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini merasa termarjinalkan, bisa didorong untuk meningkatkan kesejahteraan sembari menjaga hutan.
Upaya yang dilakukan subsektor kehutanan melalui perhutanan sosial ini, kata Mahyeldi, juga diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di pedesaan atau di sekitar kawasan hutan. Namun perhutanan sosial tetap memerlukan dukungan dan kolaborasi aktif dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemprov, pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMD, perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga LSM
"Semoga workshop ini semakin memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan dan pelaku usaha, serta pihak lainnya, agar terus memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan hutan," harap Mahyeldi.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar, Yozarwardi dalam laporannya menyebutkan, bahwa workshop digelar untuk memperkuat rekomendasi kebijakan dalam mendukung kepastian wilayah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis masyarkat.
Baca juga: Dishut Luncurkan SIP demi Kawal Potensi 242 Ribu Hektare Perhutanan Sosial di Sumbar
"Kegiatan ini diikuti oleh 168 peserta, yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemprov, kabupaten/kota, dan perwakilan masyarkat swasta. Semoga hasil dari lokakarya ini dapat terkomunikasikan dengan baik, demi mendukung kepastian wilayah hutan yang berbasis masyarakat," kata Yozawardi. [*/adpsb]
