Painan, Padangkita.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) meminta pemerintah nagari transparan terkait pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bagi warga terdampak Covid-19.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Pessel Wendi mengatakan transparansi menjadi kunci bagi pemerintah nagari sehingga saat monitoring, evaluasi dan inspeksi yang dilakukan oleh pihak berwenang dapat dilewati dengan lancar.
"Pendataan penerima BLT DD yang dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan akan menghindarkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat," jelasnya dikutip dari Humas, Sabtu (11/7/2020).
Selain pendataan, dirinya juga meminta pemerintah nagari menyalurkan BLT DD juga dengan transparan dan tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apa pun.
"Para PNS, TNI/Polri, perangkat pemerintah nagari, masyarakat penerima manfaat PKH dan Bantuan Pangan Tunai tidak boleh menerima BLT DD tersebut," jelasnya.
Baca juga: Penanganan Abrasi Pantai di Pesisir Selatan, Kementerian PUPR Guyurkan Dana Rp369,5 Miliar
Jika ditemukan adanya pelanggaran terkait pendataan dan penyaluran BLT DD, Pemkab Pessel membuka pos pengaduan untuk merespon laporan dan akan ditindak lanjuti.
"Bansos itu sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid 19. Setidaknya bansos tersebut dapat meringankan beban ekonomi masyarakat," pungkasnya. [*/abe]
