Peluang Poros Baru dalam Pilgub Sumbar

Penulis: Asrinaldi

Poros baru dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Barat 2020 ini menjadi sorotan publik. Ada yang berharap poros baru ini bisa terbentuk agar ada calon alternatif muncul bagi publik, tetapi ada pula yang menolak kehadiran poros baru tersebut.

Bagi yang mendukung poros baru ini, berharap adanya wadah kaderisasi kepemimpinan politik bagi tokoh muda yang siap menggantikan pemimpin lama. Sementara, bagi yang menolak munculnya poros baru ini terkait dengan dampak berkurangnya dukungan suara yang diperoleh pasangan calon yang sudah dulu muncul.

Apalagi kalau pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang diusung ini memiliki asal kedaerahan yang sama dengan calon yang sudah ada. Polarisasi dukungan akan terjadi dan bahkan pemilih bisa terbelah kepada tiap-tiap calon kepala daerah yang memiliki basis asal daerah yang sama. Apalagi ada keinginan calon gubernur/wakil gubernur yang menolak munculnya poros baru ini mengusung semangat perubahan untuk mengganti rezim petahana, dalam hal ini PKS yang sudah dua periode menjabat sebagai gubernur Sumatra Barat. Karenanya tidak heran poros baru ini juga menghadirkan dilema bagi masyarakat politik Sumatra Barat.

Penentu Kemenangan

Orientasi pemilih kepada figur masih menjadi faktor penentu pilihan masyarakat dalam Pilkada. Biasanya masyarakat akan memandang lebih kepada figur kepala daerah yang berasal dari daerah yang sama dengan mereka. Apalagi kalau figur tersebut adalah mantan bupati atau walikota yang ketika menjabat selalu berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian, figur yang maju menjadi calon gubernur/wakil gubernur dan berasal dari mantan bupati/wali kota akan memiliki pemilih loyal di daerah tersebut.

Inilah keuntungan dari calon gubernur/wakil gubernur yang berasal dari mantan bupati/wali kota dengan basis dukungan suara yang jelas. Namun, keadaan ini akan berubah, jika dari daerah kabupaten/kota tersebut juga maju calon lain untuk berkontestasi dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur. Tambah lagi kalau yang maju tersebut adalah tokoh yang dikenal dekat dengan masyarakat, maka dapat dipastikan akan terjadi polarisasi dukungan kepada tiap-tiap calon kepala daerah tersebut.

Lalu bagaimana dengan pemilih yang tidak berasal dari daerah yang sama dengan calon gubernur? Biasanya masyarakat suatu daerah yang tidak memiliki calon gubernur memiliki karakter sebagai pemilih mengambang (swing voter) atau pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voter).

Kelompok pemilih dengan karakter seperti ini akan diperebutkan oleh setiap calon kepala daerah sebagai tambahan suara yang mereka ingin dapatkan. Jika dilihat, masih banyak daerah di Sumatra Barat ini yang memiliki pemilih mengambang, seperti Solok Raya, Sijunjung, Tanah Datar dan Dharmasraya. Selain itu, juga ada Pasaman, Pasaman Barat dan Limapuluh Kota yang memiliki suara yang cukup signifikan untuk diperebutkan.

Selain kekuatan figur dengan basis massanya, hal yang penting dalam memenangkan Pilkada adalah dengan memanfaatkan patronase politik. Patron di banyak daerah biasanya akan bertindak sebagai broker politik memobilisasi massa pendukung, terutama di daerah yang pemilih mengambangnya masih banyak.

Memang banyak orang berpendapat bahwa pemilih Sumatra Barat cukup rasional. Dalam beberapa hal ini ada benarnya. Pemilih rasional adalah pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan untung-rugi, terutama perbaikan untuk sistem politik dalam jangka panjang. Biasanya pemilih rasional ini adalah mereka yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik.

Misalnya, dari aspek pekerjaan, pendidikan dan pendapatan. Biasanya ini digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusianya (IPM) di daerah tersebut. Faktanya hari ini, belum semua daerah di Sumatra Barat yang IPM-nya baik sehingga pemilih dengan budaya politik subjektif seperti patronase, klientelisme dan primordial kedaerahan ini masih dominan.

Kecuali Kota Padang yang menjadi barometer politik Sumatra Barat dengan pemilihnya yang heterogen tentu memiliki pemilih dengan dinamikanya yang berbeda. Kota Padang adalah melting pot, tempat bertemunya individu-individu dari berbagai latar belakang kedaerahan dan kepentingan.

Dengan IPM-nya yang tinggi, maka di daerah ini akan muncul pemilih-pemilih rasional yang sangat mengedepankan aspek untung-rugi dalam menentukan pilihannya. Karenanya dapat dikatakan bahwa Kota Padang ini adalah pemilih yang “tidak bertuan” sehingga menjadi perebutan semua calon gubernur. Karenanya tidak heran, pemilih di Kota Padang ini tergolong kelompok swing voter dan undecided voter-nya dengan jumlah yang banyak.

Mereka akan memperhatikan dinamika pemilihan gubernur dari waktu ke waktu sebelum mengambil keputusan. Apalagi intensitas dinamika politik di daerah ini akan semakin tinggi menjelang kampanye dan hari pencoblosan. Berbagai informasi politik akan beredar dan mempengaruh pada pembentukan persepsi dan orientasi politik pemilih di Kota Padang.

Peluang Poros Baru

Lalu bagaimana peluang Mahyeldi Ansharullah yang saat ini menjadi Wali Kota Padang dan mendapatkan dukungan pemilih sebesar 62 persen dalam Pemilihan Walikota tahun 2018 yang lalu? Apakah dukungan pemilih Kota Padang pada Pilkada 2018 yang lalu bisa dipertahankannya? Saya berpendapat orientasi pemilih di Kota Padang dalam memilih wali kota dan gubernur sangat berbeda, baik dari segi figur, kualitas maupun harapan mereka.

Di tambah lagi dengan alasan yang saya jelaskan di atas, tentu akan sulit bagi Mahyeldi untuk mempertahankan dukungan sebanyak yang didapatkan pada Pilkada 2018 yang lalu. Dengan melihat dinamika politik di Kota Padang, sulit bagi Mahyeldi mempertahankan dukungan sebesar itu.

Jika memang poros baru yang digerakkan oleh Partai Golkar, Partai Nasdem dan PKB ini akan ikut kontestasi Pilkada 2020 ini, maka mereka harus mendapat figur yang juga memiliki kekuatan sebagaimana calon yang lain. Dengan mempertimbangkan aspek kedaerahan, jejaring patronase dan klientelisme, peluang poros baru ini tetap terbuka untuk memenangkan Pilkada ini.

Masih cukup waktu bagi masing-masing koalisi partai politik untuk menghitung peluang kemenangan mereka dalam Pilkada 2020 ini. Kalkulasi secara kuantitatif dan kualitatif sangatlah penting dilakukan oleh tim pemenangan untuk menyusun strategi agar bisa memenangkan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.


Asrinaldi A
Dosen Magister Ilmu Politik, Peneliti Spektrum Politika