Jakarta, Padangkita.com - Indonesia memiliki peluang besar untuk dapat memproduksi energi baru terbarukan (EBT), terlebih lagi sumber energi bersih yang dimiliki sangat beragam dan melimpah, antara lain potensi energi udara, panas bumi, dan biogas.
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Power Indonesia, Said Reza Pahlevy mengungkapkan perencanaan EBT harus dilakukan untuk menghidupkan bahan bakar fosil hanya tinggal menunggu.
"EBT adalah sebuah keniscayaan, daripada menunggu, lebih baik kita inisiasi. Jika harus memiliki energi baru terbarukan, kita sudah siap, paling tidak kita harus siap dari sekarang," ujar Said melalui keterangan tertulisnya, dikutip Padangkita.com, Jumat (15/4/2022).
Hal senada juga disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana.
Menurut Dadan, EBT dapat menjadi modal besar untuk pengembangan ekonomi dengan segala potensi yang dimiliki Indonesia.
"Sebenarnya kita sudah mulai energi baru terbarukan dari penggunaan biodiesel. Dari satu liter biodiesel, 30 persennya kita sudah menggunakan minyak yang bersumber dari sawit," kata Dadan.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang mengarah pada pengembangan EBT. Langkah itu mendukung untuk mendukung pemerintah pusat dalam mencapai target bauran energi baru sebesar 23 persen pada 2025. Arifin menilai dukungan ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan rendah karbon dan energi hijau.
Diketahui, oemerintah Indonesia memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan energi baru terbarukan pada skala nasional maupun global. Bahkan transisi energi menjadi salah satu dari tiga topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, sehingga energi baru terbarukan adalah sektor prioritas dalam pembangunan Indonesia di masa depan.
Ke depannya, perekonomian Indonesia tentunya akan semakin ekspansif, sehingga perlu meningkatkan kapasitas energi untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Di sisi lain, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi emisi global dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim, di mana Pemerintah telah berkomitmen meraih Net Zero Emission di 2060.
“Kita harus berusaha menyeimbangkan kenaikan permintaan energi di masa depan dengan komitmen reduksi karbon. Untuk itu, pengembangan energi baru terbarukan menjadi hal yang sangat penting,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam acara “South Korea RE-Invest Indonesia 2022” yang diadakan atas kerjasama Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan, CSIS, dan Tenggara Strategics, Kamis (7/4/2022) lalu.
Energi baru terbarukan harus mampu menggantikan energi karbon yang mempunyai emisi tinggi seperti bahan bakar fosil, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.
Dalam hal itu, Pemerintah Indonesia menargetkan pencapaian proporsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen dari total sumber energi pada 2025 mendatang. Tahun 2021 lalu, sudah diakselerasi transformasi energi dengan pengurangan emisi karbon pada pembangkit listrik di Indonesia hingga mencapai 10,37 juta ton atau lebih dari dua kali lipat dari target reduksinya.
Baca Juga: Energi Baru Terbarukan Prioritas Pembangunan Indonesia
“Pemerintah Indonesia juga akan mengimplementasikan kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, serta skema pajak karbon di 2023. Kebijakan ini akan menentukan batas atas dalam emisi karbon di beberapa sektor tertentu dan memperkenalkan perdagangan dan skema pajak karbon. Kami harap kebijakan itu dapat memberikan keuntungan bagi industri untuk mengubah energinya menjadi sumber terbarukan,” jelas Menko Airlangga. [*/isr]
