Padang, Padangkita.com - Sebagai bentuk kepedulian terkait aksi masyarakat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dalam persoalan konflik agraria, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor PW Sumbar turut salurkan bantuan.
Ketua LBH GP Ansor Sumbar mengungkapkan aksi yang dilakukan masyarakat di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat Sejak Senin (31/7/2023) hingga Rabu (2/8/2023) jadi perhatian pihaknya.
"Pertama tentu kita harapkan pemerintah perlu berhati-hati dalam menempatkan aparat keamanan di lokasi yang berkonflik, proses penyelesaian konflik agraria ini dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai Hak Azasi Manusia HAM." ujarnya Kamis (3/8/2023).
Lebih lanjut ia mengatakan, aksi masyarakat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat momen untuk apresiasi pejuang keadilan.
"Narasi kita sederhana untuk keadilan bagi semua. Maksudnya untuk persoalan HAM kita berbuat baik di semua golongan, tanpa pandang bulu dalam rangka Advokasi Kasus-kasus Hak Azazi Manusia dan Lingkungan Hidup yang masif Di Sumatera Barat yang menjadi isu besar Di Ranah Minangkabau bersama kita kawal untuk lahirnya HAM yang adil," sambungnya.
Pada kesempatan tersebut pihaknya juga menyalurkan bantuan pakaian bekas ke salah satu tokoh masyarakat Mora Harahap di tempat tinggal sementara peserta aksi di kawasan Masjid Raya Sumbar.
Eko juga meminta para pihak terkait musti duduk semeja, tegas dan pro nilai kemanusiaan HAM ditegakkan untuk menyelesaikan maalah yang terjadi.
Hal senada juga dibeberkan Mora, dia berharap jangan ada lagi penangkapan terhadap masyarakat sekitar kawasan.
"Tuntutan kami antara lain pihak kepolisian musti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kedua kami minta kepastian akan nasib kehidupan kami ke depan,". ujarnya.
Sebelumnya, ratusan warga Ai Bangis, Pasaman Barat menggelar aksi demo di untuk bertemu dengan Gubernur Sumatra Barat.
Baca Juga : Soal Gubernur Mahyeldi belum Bertemu Pengunjuk Rasa, Ini Penjelasan Kabiro Adpim
Dalam aksi yang telah berjalan 3 hari tersebut Warga meminta gubernur mencabut usulan tentang proyek strategis nasional kepada Menko Kemaritiman dan Investasi. Menurut mereka lahan yang mereka tanam saat ini sudah dikelola sejak lama. [*/hdp]
