Beberapa saat setelah menjabat sebagai bupati, Masriadi menerapkan sejumlah reformasi pada struktur birokrasi di Tanah Datar. Pada tahun 2001, organisasi dinas di Tanah Datar dirampingkan dari 21 dinas menjadi 8 dinas dan 9 lembaga teknis daerah.
Masriadi juga menerapkan tes kompetensi ulang bagi para pegawai negeri sipil yang ingin naik pangkat dalam bentuk Achievement and Motivation Training, Tes Potensi Akademik, dan TOEFL. Bagi yang berhasil memperoleh nilai dalam tes TOEFL, maka Masriadi akan mengirimkannya ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan formal dan kursus singkat.
Kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Masriadi adalah minus growth pegawai. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah pegawai yang ada melalui penambahan pegawai yang lebih sedikit dari jumlah pegawai yang pensiun. Akibatnya, pegawai baru pun harus direkrut melalui standar yang ditetapkan, seperti psikotes serta tes kelayakan dan kepatutan. Dalam hal penilaian, Masriadi juga mengubah standar penilaian dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) menjadi Standar Kinerja yang disusun bersama dengan Lembaga Administrasi Negara.
Dalam bidang kepangkatan, Masriadi membentuk sistem kontrak bagi jabatan eselon II dan III pada Pegawai Negeri Sipil. Bagi PNS yang mengikuti sistem kontrak, maka akan diberikan masa uji coba selama enam bulan, yang mana pegawai tersebut harus membuat kertas karya mengenai bidang tugasnya. Menurutnya, jika pejabat yang melalui sistem kontrak tidak dapat memperlihatkan kinerja yang baik dan tidak dapat mengembangkan lembaga yang dipimpinnya, maka kontrak diputus atau diberhentikan dari jabatan.
Prestasi terbaik yang pernah ia torehkan selama menjabat sebagai Bupati di Tanah Datar adalah melonjaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Tanah Datar yang awalnya Rp1,7 miliar pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp15 miliar pada tahun 2005, ketika masa jabatannya berakhir.
Banyak yang menganggap capaian ini sebagai buah reformasi birokrasi yang dilakukan Masriadi. Contohnya melalui rekayasa keuangan yang dicetuskan oleh Masriadil. Melalui program tersebut, Masriadi berharap ada peningkatan PAD sebesar Rp2 miliar setiap tahunnya. Upaya lainnya yang ditempuh untuk meningkatkan PAD adalah melakukan investasi dengan membeli saham Bank Nagari dan BPR yang menghasilkan deviden 25%. Dana tersebut diprioritaskan untuk dipinjamkan kembali kepada masyarakat sebagai modal usaha ekonomi mikro.
Di bidang pendidikan, Masriadi menerapkan kebijakan sendiri yang berbeda dengan nasional. Masriadi mengangkat guru magang dan membuat juga membuat standar kelulusan sendiri. Dia juga meningkatkan persentase APBD sebesar 40-51 persen untuk sektor pendidikan.
Gagasannya tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Datar. Kelulusan di Tanah Datar yang berada pada peringkat 11 di Sumatra Barat secara bertahap naik menjadi kabupaten dengan peringkat kelulusan terbaik di Sumatra Barat pada akhir masa jabatannya.
Gagasannya tersebut memperoleh perhatian dari sejumlah pihak. Program guru magang dan standar kelulusannya diadopsi secara nasional dan inovasi dalam bidang pendidikannya telah diteliti oleh tiga orang peneliti dari Bank Dunia. Melalui penelitan tersebut, Masriadi diminta memaparkan gagasannya di Universitas Harvard pada tanggal 10 April 2005. Gagasannya tersebut dirangkum dalam suatu paparan berjudul "Education Policy of Tanahdatar Region".
Masriadi meninggal pada pukul 11.30 WIB tanggal 12 Maret 2021 di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Kematiannya diakibatkan oleh penyakit koronavirus. Jenazahnya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. [abe]
