Mahfud Nilai Pemerintah Perlu Duduk Bersama dengan Masyarakat untuk Lahirkan Kebijakan

berita padang terbaru, berita sumbar terbaru, diskusi publik dalam merumuskan kebijakan

Mahfud MD. [Foto: Kominfo]

Berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru: Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan perlu adanya diskusi publik dalam merumuskan kebijakan

Padang, Padangkita.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkunjung ke Sumatra Barat (Sumbar). Bersama rombongan, Mahfud diagendakan mengikuti serangkaian acara di Ranah Minang, di antaranya peluncuran Program Konsultasi Publik dengan Tungku Tigo Sajarangan di Auditorium Gubernur Sumbar (16/9/2020) dan Dialog bersama di Hotel Pangeran Beach (17/9/2020).

Pada acara peluncuran Program Konsultasi Publik dengan Tungku Tigo Sajarangan, Mahfud banyak bercerita dengan para tamu undangan yang merupakan tungku togo sajarangan, yaitu para niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai.

Mahfud membahas masalah-masalah kebangsaan dan ke-bersatuan bangsa. Ini sesuai dengan agenda kegiatan yaitu, konsultasi publik mengimpun pandangan tokoh masyarakat tentang masalah-masalah kebangsaan dan ke-bersatuan bangsa untuk mengambil kebijakan.

"Kita Indonesia ini terdiri dari banyak etnis, suku, bahasa, keyakinan dan agama, adat dan budaya yang beragam, serta pulau-pulau yang sangat banyak. Jadi bagaimana cara kita untuk memperkokoh ikatan kebangsaan dari keberagaman itu," kata Mahfud MD membuka percakapannya dengan tungku tigo sajarangan di Auditorium Gubernur Sumbar (16/9/2020) malam.

Mahfud berpendapat, dengan keberagaman Indonesia yang bermacam-macam tersebut, akan sangat berisiko menimbulkan berbagai polemik kesatuan bangsa jika tidak saling memahami satu sama lain, ditambah dengan isu-isu kebangsaan dan permasalahan-permasalahan yang mencuat ke permukaan saat ini. Sebut saja kriminalisasi ulama, isu politik yang bertepatan dengan Pilkada 2020, hingga permasalahan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Baca juga: Mahfud Puji Perda Adaptasi Kebiasaan Baru yang Memuat Sanksi Pidana untuk Disiplinkan Warga

Sehingga, kata dia, sangat perlu pemerintah duduk bersama dengan masyarakat untuk berdiskusi terkait hal tersebut, bertanya jawab dan seminar. Maka dengan hasil diskusi, pemerintah melalui Menkopolhukam dapat menampung semua aspirasi rakyat yang akan melahirkan sebuah kebijakan yang lebih baik.

"Jika ingin memperkokoh ikatan kebangsaan sebagai bangsa kesatuan, perlu adanya diskusi publik terlebih dulu. Dari diskusi itu kita tahu pandangan-pandangan dari masyarakat berbagai provinsi tentang permasalahan bangsa kita," kata Mahfud.

Selain berdiskusi, Mahfud juga membagikan 5.000 masker, face shield, dan hand sanitizer yang penyerahannya secara simbolis diberikan kepada tiga tungku sajarangan, yaitu niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai serta beberapa perwakilan tokoh masyarakat lainnya. [mfz/pkt]


Baca berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com

Tags:

Baca Juga

Pesantren Ramadan di Padang Diluncurkan, Diikuti 87.304 Pelajar di 1.800 Masjid - Musala
Pesantren Ramadan di Padang Diluncurkan, Diikuti 87.304 Pelajar di 1.800 Masjid - Musala
Terdata 670 TPS Liar di Padang, Hendri Septa sebut Kota Darurat Sampah
Terdata 670 TPS Liar di Padang, Hendri Septa sebut Kota Darurat Sampah
Polresta Padang Musnahkan Lebih 18 Kilogram Ganja dan 174 Gram Sabu
Polresta Padang Musnahkan Lebih 18 Kilogram Ganja dan 174 Gram Sabu
Forkopimda Padang Rumuskan Sanksi Pelaku Tawuran, Kapolresta Usul Pendidikan Semimiliter
Forkopimda Padang Rumuskan Sanksi Pelaku Tawuran, Kapolresta Usul Pendidikan Semimiliter
Sejarah Balai Kota Padang dari Masa ke Masa, dari Kawasan Muaro ke Aie Pacah
Sejarah Balai Kota Padang dari Masa ke Masa, dari Kawasan Muaro ke Aie Pacah
Simulasi Evakuasi Bencana Minimal 1 Kali Setahun, Kogami Dorong Terbitnya Perwako
Simulasi Evakuasi Bencana Minimal 1 Kali Setahun, Kogami Dorong Terbitnya Perwako