Painan, Padangkita.com – Ada informasi yang beredar bahwa PLN akan memutus sambungan listrik semua kantor wali nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Jumlah nagari di Pessel sendiri, saat ini berjumlah 182 nagari.
Infromasi ini bermula dari pemutusan sambungan listrik di Kantor Wali Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan (Pessel). Menanggapi hal itu, PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatra Barat (Sumbar) pun menyampaikan penjelasan.
PLN UIW Sumbar menyangkal akan memutus sambungan listrik semua kantor wali nagari di Pessel, kecuali bagi yang melewati batas akhir pembayaran alias menunggak.
Baca juga: Bertambah 106, Ini Daftar Terbaru Jumlah Nagari di Sumbar, Kabupaten Ini Tetap Terbanyak
Sebab, hal ini dilakukan oleh PLN telah sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) antara PLN dengan pelanggan.
Manager Komunikasi & TJSL PLN UIW Sumbar, Yenti Elfina menjelaskan, sebelumnya ada berita media yang berjudul “Belum Ada Kepastian, PLN Putus Aliran Listrik Kantor Wali Nagari Pessel”. Berita itu, kemudian diposting akun di Instagram oleh akun kabardaerah.com, Senin (6/3/2023).
Yenti mengungkapkan, berdasarkan laporan dari PT. PLN (Persero) ULP Painan, memang telah dilakukan pemutusan aliran listrik sementara ke salah satu kantor wali nagari, yakni di Kantor Wali Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera. Penyebabnya, kantor wali nagari tersebut menunggak pembayaraan pemakaian listrik.
“Pemutusan aliran listrik di Kantor Wali Nagari Amping Parak ini hanya sementara, dan hari itu juga kembali dihidupkan setelah (tunggakan) dilunasi," terangnya, sebagaimana dilansir dari laman Pemkab Pessel.
Lebih lanjut Yenti menyebutkan, PLN memang melakukan pemutusan sementara aliran listrik bagi pelanggan yang menunggak 1 bulan, agar pelanggan tidak dibebani oleh tagihan berikutnya.
Setelah dilunasi tunggakan, kata dia, PLN akan menyambung aliran listrik kembali. Namun, jika pelanggan tidak membayar sampai bulan ke-3, maka PLN akan membongkar rampung jaringan listrik, sekaligus memutuskan yang bersangkutan berhenti sebagai pelanggan.
Soal listrik ini, Pemkab Pessel sebetulnya sudah melakukan upaya preventif, dengan mengajak semua masyarakat patuh dan tertib dalam membayar tagihan listrik.
Ini sesuai dengan dengan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan, Nomor 041/530/BPKAD-PS/II/2022, tertanggal tanggal 29 Juli 2022, tentang Imbauan Pembayaran Listrik Tepat Waktu.
Baca juga: Curiga Ada Penyimpangan Anggaran, Warga Barung Barung Belantai Tengah Segel Kantor Wali Nagari
Imbauan pembayaran rekening listrik tepat waktu itu, telah disampaikan kepada wali nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Pada poin 1 Imbauan dijelaskan, bahwa tunggakan 1 bulan, lewat tanggal 20 akan dikenakan sanksi biaya keterlambatan (BK), dan dilakukan pemutusan sementara serta dimigrasikan ke-KWH meter prabayar. [*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
