Padang, Padangkita.com - Ketua Komite Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Padang, Yul Akhyari Sastra membenarkan telah menahan ijazah 27 siswa di sekolah tersebut.
Dia mengatakan ijazah 27 siswa tersebut memang sengaja ditahan karena mereka belum membayarkan kewajiban mereka, yakni membayar sumbangan komite.
"Ini berawal dari ketidakmauan orang tua untuk membayar kewajiban yang seharusnya dibayarkan ke komite," ujarnya saat berkunjung ke Kantor Redaksi Padangkita.com, Rabu (30/6/2021).
Padahal, komite sekolah telah menanggung biaya foto ijazah siswa, biaya pengurusan ijazah, biaya tes potensi skoalistik, biaya untuk menggelar kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, dan sebagainya.
"Semuanya dibayar pakai uang komite. Karena kita ingin sama, harganya murah. Jika ingin ijazah, maka harus selesaikan semua kewajiban anak-anak ke komite. Kalau tidak, mohon maaf, ijazahnya saya yang pegang, bukan sekolah," jelasnya.
Jika dihitung-hitung, biaya yang telah dibayarkan oleh komite sekolah untuk semua itu yaitu sebesar Rp818.000.
Akhyari menegaskan, jika orang tua ingin mendapatkan ijazah anaknya, maka harus membayarkan uang Rp818.000 tersebut.
Sumbangan ini lebih murah dibadingkan yang dibayar oleh orang tua siswa lainnya yakni Rp1,2 juta. Dia mengatakan SMA Negari 10 Padang menerapkan subsidi silang untuk membantu siswa dari orang tua tidak mampu.
Dengan membayar Rp818.000, orang tua siswa tersebut tidak perlu membayar sumbangan subsidi silang tersebut.
"Yang wajib orang tua siswa bayar adalah yang telah anak mereka 'makan' saja yakni Rp818.000. Seharusnya kan Rp1,2 juta. Tapi kita menerapkan subsidi silang. Orang tua siswa itu tidak perlu bayar yang biaya subsidi silang itu," sampainya.
Dia mengatakan, jika orang tua siswa masih enggan membayar tapi ingin mendapatkan ijazah anaknya, maka harus memberikan surat keterangan tidak mampu (SKM). Komite sekolah akan menggratiskan sumbangan tersebut.
"Tapi orang tua dari 27 siswa tersebut sampai saat ini tidak ada yang memberikan SKM ke komite. Oleh karena itu, mereka harus bayar," terangnya.
Lebih lanjut, terkait laporan kasus ini ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar), Akhyari menegaskan dirinya siap datang untuk memberikan keterangan.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 10 Padang, Parendangan, enggan memberikan penjelasan terkait penahanan ijazah itu.
Saat sejumlah wartawan datang ke ruangannya, Parendangan mengatakan hanya bisa menerima satu wartawan saja untuk wawancara.
Diberitakan sebelumnya, perwakilan orang tua siswa melapor ke Ombudsman Sumbar terkait penahanan ijazah 27 siswa SMA Negeri 10 Padang oleh komite.
Ijazah itu ditahan karena belum melunasi sumbangan komite sekolah sebesar Rp1,2 juta. Mereka juga heran mengapa ijazah tersebut ditahan oleh komite sekolah, bukan oleh pihak sekolah sendiri.
Baca Juga: Soal Penahanan Ijazah 27 Siswa SMAN 10 Padang, Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi
Terkait laporan itu, Ombudsman mengatakan ada potensi malasministrasi dalam kasus tersebut. Ombudsman menyampaikan sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa dengan alasan apa pun. [fru]
