Komisi VIII DPR RI Setujui Pembicaraan Tingkat I RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Komisi VIII DPR RI Setujui Pembicaraan Tingkat I RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (25/3/2024). [Foto: Mentari/nr/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com – Komisi VIII DPR RI menyetujui pembicaraan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan atau RUU KIA.

Persetujuan disampaikan dalam rapat kerja DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, seluruh Fraksi yang hadir (Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPP), telah menyetujui pembicaraan tingkat I RUU Ibu dan Anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan untuk selanjutnya dibawa dalam pembicaraan tingkat II Rapat Paripurna.

“Seluruh fraksi yang ada di Komisi VIII DPR RI menyetujui RUU Ibu dan Anak dalam fase 1.000 hari pertama awal kehidupan untuk selanjutnya dibawa dalam Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan,” kata Ashabul Kahfi dalam keterangannya, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Nantinya, dengan disahkannya RUU Ibu dan Anak diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Oleh karena itu, RUU KIA hadir untuk meminimalkan beban-beban yang selama ini dirasakan perempuan.

“RUU KIA dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak khususnya pada fase 1.000 awal kehidupan,” pungkasnya.

Baca juga: Ini Poin Penting RUU KIA, Puan: Negara Wajib Bantu Gizi Ibu dan Anak Kurang Mampu

Sebagaimana dimaksud, nantinya cuti melahirkan akan berlaku hingga 6 bulan dan berhak mendapatkan upah secara penuh hingga 4 bulan dan 75% dari upah untuk bulan kelima dan keenam.

Selanjutnya cuti suami juga akan diberikan hingga 2 hari untuk menjaga kesehatan istri dan anak.

Kemudian, setiap anak yang baru lahir wajib mendapatkan pendamping air susu ibu sesuai standar hingga 6 bulan, mendapatkan jaminan gizi dan memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. [*/rjl]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Soroti Kuota Beras Rendah, Alex Lukman Desak Pemerintah Segera Rinci Aturan Teknis Penyerapan
Soroti Kuota Beras Rendah, Alex Lukman Desak Pemerintah Segera Rinci Aturan Teknis Penyerapan
Bantu Musala di Mata Air, Andre Rosiade Sebut segera Bawa Menteri PU Tuntaskan Banjir Rawang
Bantu Musala di Mata Air, Andre Rosiade Sebut segera Bawa Menteri PU Tuntaskan Banjir Rawang
Andre Rosiade: 6 Bulan Prabowo Presiden, Indonesia Swasembada Beras
Andre Rosiade: 6 Bulan Prabowo Presiden, Indonesia Swasembada Beras
Banjir Bekasi Diduga karena PJT Sewakan Aset Sepanjang DAS, Andre Rosiade Minta Data Resmi
Banjir Bekasi Diduga karena PJT Sewakan Aset Sepanjang DAS, Andre Rosiade Minta Data Resmi
Andre Rosiade Bantu Bocah 3 Tahun Penderita Meningitis Hidrosefalus dan Cerebral Palsy
Andre Rosiade Bantu Bocah 3 Tahun Penderita Meningitis Hidrosefalus dan Cerebral Palsy
Andre Rosiade dan Menteri Nusron Wahid segera Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Tanah Ulayat
Andre Rosiade dan Menteri Nusron Wahid segera Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Tanah Ulayat