Kisah Laskar Jihad dari Sumatra Barat Membela Indonesia Hingga Akhir Hayat

Berita Sumbar terbaru: Kisah Laskar Jihad dari Sumatra Barat Membela Indonesia Hingga Akhir Hayat

Padang, Padangkita.com - Laskar-laskar jihad dari Sumatra Barat, membela Indonesia hingga akhir hayat. Umumnya bermarkas di Bukittinggi, kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat militer Indonesia di Pulau Sumatra.

Jangan pernah alergi dengan sebutan laskar jihad. Karena di Sumatra Barat, laskar-laskar jihad ini, terbukti memperkuat keberadaan Tentera (Tentara) Keamanan Rakyat (TKR)/Tentera Republik Indonesia (TRI) yang menjadi cikal-bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia.

Tidak hanya memperkuat keberadaan TKR/TRI, laskar-laskar jihad yang pernah ada di Sumatra Barat, menjadi barisan terdepan dalam membela Indonesia dari serangan tentara Sekutu dan NICA. Termasuk juga dari Gempuran Agresi I dan dan Agresi II Belanda.

Malahan, sebelum Jepang masuk, di Sumatra Barat yang saat itu masih bernama Sumatera Tengah, sudah ada Pasukan Jihad untuk melawan Belanda yang di Darul Funun Abbasiyah, Padang Jopang, Limapuluh Kota. Imam Jihad Sumatra Tengah ini adalah Syekh Abbas Abdullah, ulama yang pernah ditemui khusus oleh Bung Karno, sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Dalam buku “Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I di Minangkabau 1945-1950 Jilid I” disebutkan, jauh sebelum Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, di Sumatra Barat atau Minangkabau telah berdiri Majelis Islam Tinggi (MIT). Majelis ini didirikan oleh alim ulama seluruh Minangkabau, sebagai wadah bermusyawarah menghadapi politik pemerintah Jepang.

MIT yang berdiri di Minangkabau pada zaman Jepang, dipimpin oleh Syekh Sulaiman Arrasuli atau Inyiak Canduang, ulama karismatik yang terkenal itu. Sedangkan Sekretaris Umum MIT dijabat oleh HMD Dt Palimo Kayo. Keberadaan MIT ini didukung seluruh rakyat Minangkabau.

Bahkan pada zaman Jepang, MIT menunjuk seorang wakilnya menjadi penasihat pada kantor Syu Cho Kan (Residen) Sumatra Barat di Padang. Wakil MIT yang ditunjuk sebagai penasehat Syu Cho Kan itu adalah Mahmud Junus, ulama jebolan Mesir yang mendirikan lembaga pendidikan Normal Islam Padang dan menerbitkan Tafsir Quran.

Suasana Hari Raya Idul Fitri dan Peringatan 2 Tahun Kemerdekaan Indonesia di Bukittinggi, 1947. (Repro Buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Minangkabau 1945-1950 Jilid I)

Ketika pemuda-pemuda di Sumatra Barat menerjunkan diri dalam pendidikan Gyu Gun (Giyugun) di Padang, Mahmud Junus bersama Chatib Soelaiman dan Datuak Simaradjo, masuk dalam daftar pimpinan pembentukan Gyu Gun itu. Sejarah mencatat, pendidikan Gyu Gun, walau program pemerintah Jepang, namun membawa pengaruh luar biasa terhadap pembentukan TKR/TRI di Sumbar dan Riau, karena jebolan Gyu Gun mayoritas menjadi tentara.

Setelah Jepang hengkang dari Ranah Minang, keberadaan MIT di Minangkabau, makin gemilang. MIT berperan aktif dalam menyambut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan mengeluarkan fatwa bahwa berjuang mempertahanakan agama, bangsa, dan tanah air adalah perjuangan suci. Gugur dalam perjuangan itu adalah mati syahid!

Fatwa MIT inilah yang menyebabkan terbentuknya laskar-laskar jihad atau barisan-barisan rakyat bersenjata di Minangkabau, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah 1945. Laskar-laskar jihad yang pernah ada di Sumatra Barat dan berjuang untuk "Merah Putih" itu di antaranya adalah Barisan Sabilillah.

Barisan Sabilillah yang dibentuk MIT ini, bersama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pernah menggelar Pendidikan Perwira (Pendidikan Opsir) di Kamang, Kabupaten Agam. "Kamang dipilih karena semangat juang rakyatnya yang tinggi dan anti Belanda, bahkan sudah menggelegar semenjak adanya Perang Kamang tahun 1908," tulis HC Israr, salah satu perwira Barisan Sabililllah yang ikut dalam Pelatihan Opsir di Kamang tersebut.

Dalam buku biografinya berjudul "HC Israr, Kesederhanaan dan Kepejuangan Anak Payakumbuh", HC Israr menyebut, Pendidikan Opsir yang digelar MIT dan TKR terhadap Barisan Sabilillah, melibatkan sejumlah pelatih atau instruktur. Di antaranya, Letnan Leon Alim, (Letkol) Dahlan Ibrahim, Letkol (Dahlan Djambek), (Letkol) Syarif Usman, Gafar Djambek, dan lain-lain.

Sedangkan anggota Barisan Sabilillah yang mengikuti Pendidikan Opsir di Kamang bersama TKR ini, berjumlah 30 Orang. Tidak hanya dari Sumbar, namun juga ada dari Tapanuli Selatan. Selain HC Israr, juga ada Anwar Muin, Jamaan Salim, Mazni Salam, Hasnawi Karim, Zainiddin Zen, S Dt Tombak Alam, Yunus Syuib, Usman, Aziz Arif, Jamalus Nurut, Rangkayo Gusti, Saibi St Lembang Alam, Alimin, Basyiruddin, Dalimunthe, dan Busnar.

Peserta Pendidikan Opsir ini dilantik pada 16 Maret 1946 di lapangan Ateh Ngarai Bukittinggi. Setelah dilantik, mereka ditugaskan membentuk Barisan Sabilillah atau Laskar Sabilillah di daerah asal masing-masing. Khusus di Kabupaten Limapuluh Kota, Barisan Sabilillah, dibentuk dengan melibatkan bekas Gyugun, Seinenda, Heiho, dan pemuda tamatan Training College (TC). Mereka dilatih di Taram, Payakumbuh, dan Koto Kociak.

Bukan Hanya Barisan Sabilillah

Barisan Sabilillah yang dibentuk Majelis Islam Tinggi (MIT) Minangkabau, bukanlah satu-satunya laskar jihad pembela kemerdekaan Indonesia yang pernah ada di Sumatera Barat. Selain "Barisan Sabilillah", juga ada "Barisan Hizbullah" yang dibentuk Muhammadiyah sejak Oktober 1945.

Berikutnya, ada pula Lasjkar Muslimin Indonesia (Lasjmi) dan Lasjkar Muslimat yang dibentuk oleh Partai Islam PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Kemudian, ada pula "Tentara Allah" yang dibentuk oleh Partai Politik Tarikat Islam (PPTI).

Selain itu, ada Barisan Istimewa yang dibentuk Partai Rakyat Indonesia (PRI). Serta, ada pula "Barisan Jenggot" dan lain-lain. Sebab, pada saat itu, Partai-Partai Politik memang boleh dibentuk di tingkat lokal dan boleh pula membentuk laskar-laskar atau barisan rakyat bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tentara, Barisan Rakyat, dan Laskar-Laskar Jihad, memperingati 1 Tahun Kemerdekaan RI di Sumatra Barat. (Repro Buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950 Jilid I)

Bahkan, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) pada saat itu, tepatnya pada 21 Desember 1945 juga membentuk barisan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Barisan yang dibentuk MTKAAM ini bernama "Barisan Hulubalang". Opsirnya dilantik di Padang Panjang pada 16 April 1946.

Seluruh laskar-laskar jihad dan Barisan Rakyat yang pernah ada di Sumatra Barat, seperti Barisan Sabilillah, menggelar latihan militer buat anggotanya. Dalam latihan, "pasukan jihad" ini diajari baris-berbaris, menyerang musuh, bergerilya, cara menggunakan senjata api, termasuk bongkar pasang karaben buatan Jepang, Italia, maupun Inggris. Serta cara meletakkan granat Jepang dan Inggris.

"Yang tak kalah pentingnya, bersamaan dengan itu (latihan militer), dilakukan upaya membangkitkan semangat kemerdekaan. Cinta tanah air, berjuang dan berjihad untuk membela agama, nusa dan bangsa. Serta sedia berkorban, meski nyawa sekalipun. Saat itu, berkumandang slogan hidup mulia atau mati syahid," tulis HC Israr yang pernah menjadi Komandan Lasykar Sabilillah Kabupaten LImapuluh Kota, dengan markasnya di Jalan Labuah Baru (Jalan Arisun), dekat gedung Training College (TC) Payakumbuh.

Bermarkas Utama di Bukittinggi

Secara keseluruhan, laskar-laskar jihad dan barisan-barisan rakyat bersenjata yang pernah ada di Sumatra Barat pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, memiliki markas utama di Bukittinggi. Begitu pula dengan organisasi dan partai-partai politik yang membiayainya. Sebab, Bukittinggi pada saat itu telah menjadi pusat pemerintahan dan pusat militer di Pulau Sumatra.

Awalnya, tiap-tiap laskar jihad dan barisan rakyat Sumatra Barat yang bermarkas di Bukittinggi, punya Divisi dengan pimpinan/komandan yang berbeda. Khusus Barisan Hizbullah yang dibentuk Muhammadiyah, berdasarkan konferensi di Padang Panjang pada Juni 1946, menetapkan Divisi III Hizbullah, dengan nama Divisi Tuanku Imam Bonjol. Divisi ini dipimpin oleh Agus Salim.

Kemudian, pada 26 November 1946, berdasarkan konferensi Pimpinan Hizbullah, Sabilillah, dan Mujahidin se-Sumatra yang digelar di Bukittinggi, dengan persetujuan Pengurus Besar Masyumi di Jogyakarta dan Markas Tertinggi Hizbullah di Malang, ditetapkan adanya satu Komando bagi Hizbullah, Sabilillah, dan Mujahidin, serta Barisan-Barisan Wanitanya untuk seluruh Sumatera. Komando di seluruh Sumatra ini dipegang Bachtiar Junus.

Sebelumnya, laskar-laskar jihad yang ada di Sumatra Barat, seperti Hizbullah, Lasjmi, dan Barisan Hulubalang, sempat bergabung dalam Tentera Islam Indonesia Sumatera Tengah. Namun, gabungan ini tidak berjalan lama. Karena dalam konferensi antara Pimpinan Gateri (Gabungan Tentara Islam dan Alim Ulama) dengan tentara, diputuskan untuk membubarkan Gateri.

Dalam buku "Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I di Minangkabau 1945-1950 Jilid I (Pertama)" disebutkan, barisan-barisan rakyat atau laskar-laskar yang pernah ada di Sumatra Barat, mempunyai semangat juang yang sangat tinggi sekali. Namun kekurangannya juga banyak.

Kondisi ini, diungkapkan pula oleh Buya Hamka, ulama legendaris dari Sumatra Barat. Dalam buku "Bung Hatta Mengabdi Kepada Cita-Cita Perjuangan Bangsa", Buya Hamka menulis: "Di samping tentera yang resmi, yang ketika itu bernama TRI (Tentera Republik Indonesia), berdirilah berbagai barisan. Tiap golongan mendirikan barisannya sendiri. Yang satu, tidak mau kalah dari yang lain."

Meski demikian, Buya Hamka dalam tulisannya menegaskan, bahwa semua barisan-barisan itu (laskar-laskar jihad yang ada di Sumatra Barat), hanya mempunyai satu maksud. Yaitu berjuang melawan Belanda, mempertahankan kemerdekaan: "Esa Hilang, Dua Terbilang".

Walau maksud barisan-barisan ini amat mulia, tetapi dalam buku "Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I di Minangkabau 1945-1950 Jilid I (Pertama)" juga ditegaskan, banyaknya barisan dan banyaknya "Kolonel", kian lama kian menghasilkan kekacauan pada strategi. Mereka memang berani, tapi kebanyakan tidak mau tahu siasat yang dipegang oleh komando resmi yang berada dalam tangan TKR/TRI.

Untuk itu pula, sejak 1947, sudah dilakukan upaya-upaya oleh TKR/TRI, untuk menyatukan seluruh laskar-laskar dan barisan rakyat yang ada di Sumatera Barat. Ini tentu sesuai pula dengan semangat Dekrit Presiden 5 Oktober 1945 tentang Pembentukan TKR dan Maklumat Komite Nasional Indonesia Pusat 9 Oktober 1945 yang mengimbau laskar-laskar dan Barisan-Barisan Rakyat, bergabung dalam TKR/TRI.

Satu Komando dengan TKR/TRI

Upaya menyatukan laskar-laskar jihad dan barisan rakyat di Sumatra Barat dalam TKR/TRI, sudah dimulai sejak 1947. Atau setelah terbentuknya TKR/TRI untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi.

Seperti diketahui, pembentukan TKR/TRI di Sumatra Barat dan Riau sudah dilakukan sejak Oktober 1945. Ini ditandai dengan adanya Divisi III TKR/TRI Sumbar dan Riau. Divisi II TKR/TRI Sumbar dan Riau ini, membawahkan 4 Resimen dan 14 Batalyon.

Komandan Resimen I Divisi III TKR/TRI yang berkedudukan di Bukittinggi adalah Letnan Kolonel Syarif Usman. Saat menjabat ini, Syarif Usman berupaya menyatukan komando laskar-laskar jihad dan barisan rakyat dengan komando TKR/TRI.

Melalui rapat-rapat yang digelar dengan hubungan baik, Sjarif Usman bersama tokoh-tokoh laskar jihad dan barisan rakyat membentuk sebuah wadah bernama Dewan Kelasykaran. Wadah ini dibentuk pada Juli 1947, untuk menyatukan komando operasi antara tentera dengan semua laskar atau barisan rakyat.

Dewan Kelasykaran yang dibentuk ini diketuai Sjarif Usman sendiri. Sedangkan anggotanya terdiri dari semua komandan laskar atau barisan rakyat. Di mana saat itu, Komandan Hizbullah adalah Salim Nuray, Komandan Sabilillah ialah Anwar Muin, Komandan Lasjmi adalah Syofyan Siradj, Komandan Tentara Allah adalah Basirun, dan Komandan Barisan Hulubalang adalah Gazali Ismi.

Menurut HC Israr, setelah Dewan Kelasykaran Sumatra Tengah ini terbentuk, seluruh laskar-laskar yang ada, seperti Hibzullah, Sabilllah, dan Lasymi, digabung dalam satu komando bernama Legiun Syahid. Dalam buku "Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I di Minangkabau 1945-1950 Jilid I (Pertama)" disebutkan, sebelum Legiun Syahid terbentuk, Wakil Presiden Mohammad Hatta telah mengangkat AR Sutan Mansur menjadi Jenderal Mayor Tituler dengan tugas menjalankan usaha menuju kepada Kesatuan Komando di antara barisan-barisan.

Dalam buku ini disebutkan pula, bahwa upaya menggabungkan laskar-laskar jihad dan barisan-barisan rakyat yang ada di Sumatra Barat dengan TKR/TRI, ikut diprakarsai oleh Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta. Bung Hatta yang pada waktu itu (diperkirakan 1946/1947-red) sedang di Bukittinggi, mengundang semua pimpinan partai di Sumatra Barat yang punya laskar-laskar dan barisan-barisan, untuk makan bersama sekaligus berdiskusi tentang arah perjuangan.

Dalam diskusi itulah, Bung Hatta menyampaikan cita-citanya menyatukan barisan-barisan rakyat dan laskar-laskar jihad di bawah tanggung jawab pemerintah. Semuanya, menyetujui gagasan Wakil Presiden ini, tetapi dengan syarat, satu bedil empat prajurit. Maksudnya, untuk satu pucuk senjata yang dimiliki barisan dan laskar, diterima dalam TNI atau menjadi anggota TNI sebanyak empat orang.

Berjuang Hingga Akhir Hayat

Setelah seluruh laskar-laskar jihad dan barisan-barisan jihad di Sumatra Barat digabungkan dalam satu komando dengan nama Legiun Syahid, rasa cinta terhadap Indonesia makin tumbuh. Kemudian, pada November 1947, Panglima TNI Sumatra memerintahkan nama Legiun Syahid ini diganti dengan TNI Resimen Istimewa Komandemen Sumatera.

Pada 1 Januari 1948, Resimen Istimewa TNI memajukan tuntutan kepada Panglima Sumatera agar diakui sebagai Kesatuan Resimen Istimewa Komandemen Sumatra, dengan segala formasi dan perbelanjaannya dikeluarkan untuk sebesar satu Resimen TNI. Kalau tidak dapat dipenuhi, meminta agar anggotanya dipulangkan ke masyarakat.

Permintaan ini dijawab Panglima Sumatera pada 19 Januari 1948 atau dua hari sesudah penandatanganan Persetujuan Renville, dengan mengeluarkan tiga perintah. Pertama, supaya kesatuan resimen istimewa dibubarkan. Kedua, kalau hendak masuk TNI, harus berunding dengan Divisi IX Banteng. Kalau tidak, dikembalikan ke masyarakat.

Alhasil, TNI Resimen Istimewa Komandemen Sumatra yang berisikan Legiun Syahid atau laskar-laskar jihad dan barisan rakyat, berunding dengan Divisi IX Banteng. Dengan persetujuan dari organisasi-organisasi dan partai-partai, diputuskan Resimen Istimewa Komandemen Sumatra digabung Divisi IX Banteng, dengan kesatuannya tiga batalyon riil.

Penggabungan Resimen Istimewa Komandemen Sumatra ini ke dalam Divisi IX Banteng, ditandai dengan upacara di lapangan Kantin, Bukittinggi. Resimen Istimewa ini tidak dimasukkan ke dalam Divisi IX sebagai resimen tersendiri, tetapi sebagai batalyon-batalyon dalam Resimen VI/Divisi IX.

Saat itu, Resimen VI/Divisi Banteng yang dipimpin Mayor Kemal Mustafa, terdiri dari lima batalyon. Batalyon I dipimpin Lettu Hasan Basri dan Batalyon II dipimpin Lettu Baharuddin. Sedangkan Batalyon III dipimpin Lettu Maksum, Batalyon IV dipimpin Lettu Abubakar, dan Batalyon V dipimpin Sjuib Ibrahim. Batalyon III, IV, dan V inilah yang anggotanya dari bekas Legiun Syahid atau laskar-laskar jihad dan barisan rakyat.

Walau bergabung dan berganti nama menjadi Batalyon III, Batalyon IV, dan Batalyon V dalam Resimen VI/Divisi IX Banteng, tetapi semangat bekas Legiun Syahid atau laskar-laskar jihad dan barisan rakyat di Sumatra Barat, dalam membela kemerdekaan Indonesia, tidak kendor. Malah, mereka ikut bertempur di berbagai medan perang di Sumatra Barat.

Bahkan, bekas anggota laskar-laskar jihad dan barisan rakyat di Sumatra Barat yang tidak bergabung dengan TNI atau kembali ke masyarakat, tetap menunjukkan kecintaan yang tinggi terhadap Indonesia. Ketika terjadi Agresi II Belanda 1948-1949 ini, mantan-mantan prajurit laskar jihad dan barisan rakyat, tetap membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Walau demikian, tidak ada gading yang tak retak. Pada 3 Maret 1947 atau sebelum laskar-laskar jihad dan barisan rakyat digabungkan dalam Legiun Syahid, sempat terjadi semacam "salah paham" terkait kerja sama atau koordinasi sipil dan tentara yang sempat berujung dengan kontak senjata di Bukittinggi. Seperti dikupas pada satu bab khusus dalam buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I di Minangkabau 1945-1950 Jilid I (Pertama)". Namun, Peristiwa 3 Maret 1947 ini dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana.

Meski peristiwa 3 Maret 1947 ini sempat disidangkan oleh hakim-hakim yang terdiri dari Jenderal Mayor Tituler Mr Harun Al-Rasyid, Letkol Burhanuddin, Mayor Abunawas, dan Syekh Abbas Abdullah, serta sempat membuat Menteri Penerangan saat itu, Mr Muhammad Natsir, turun tangan ke Sumatra Barat. Namun, setelah peristiwa ini, koordinasi sipil dan militer di malah semakin makin baik. Hingga akhir hayat, bekas-bekas pasukan laskar jihad dan barisan rakyat, baik yang bergabung dengan tentara ataupun tidak, tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Luar biasa! [pkt]