Jakarta, Padangkita.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan Program Organisasi Penggerak (POP) yang sempat menjadi polemik dan mendapat kritik dari sejumlah pihak akan ditunda hingga 2021.
"Jadinya program POP itu akan mulai di tahun 2021, jadi masih akan jalan tapi dengan memberikan kita waktu untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan yang sebagian direkomendasikan oleh organisasi-organisasi masyarakat besar yang saya sebut sebelumnya," ujar Nadiem dilansir dari Suara.com, Kamis (27/8/2020).
Dana anggaran yang semula akan digunakan untuk program tersebut, menurutnya, akan dialokasikan pada kebutuhan guru pembelajaran jarak jauh alias sekolah online berupa pulsa.
"Kami umumkan bahwa dana yang digunakan tahun ini akan direalokasi untuk membantu guru dalam bentuk pulsa di masa PJJ (pembelajaran jarak jauh) ini, jadi kami akan merealokasi untuk kebutuhan pulsa dan kebutuhan ekonomi guru yaitu pulsa juga dampak ekonominya besar bagi guru," jelasnya.
Saat ini, kata Nadiem, pihak Kemendikbud akan kembali memeriksa kelayakan dari proposal yang diajukan 156 ormas yang sudah lolos program organisasi penggerak selama masa evaluasi ini.
"Memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat maupun ormas, kalau ada organisasi-organisasi di dalamnya yang lolos seleksi yang seharusnya tidak layak," jelasnya.
Selain itu, Kemendikbud juga terus berupaya merangkul kembali Muhammadiyah dan PGRI yang hingga hari ini belum memutuskan bergabung kembali dengan POP, sementara NU sudah kembali.
Baca juga: Wacana Wajib Militer Mahasiswa, Nadiem Makarim: Saya Kaget
"Harapan kami adalah dalam waktu dekat kami bisa membawa kembali PGRI dan muhammadiyah kembali dalam program POP dan berbagai macam kolaborasi dengan pemerintah lainnya," imbuh Nadiem.
Nadiem juga meminta ormas memanfaatkan waktu jeda penundaan ini untuk mempersiapkan program mereka dalam POP agar nanti semua sudah siap dimulai pada 2021. [*/try]
