Jika Jalur Tol Tak Dipindahkan di 4 Nagari di Limapuluh Kota, Ada Sumber Pencarian dan Kaum Bakal Lenyap

Berita Limapuluh Kota terbaru dan berita Sumbar terbaru: Jika jalur tol di empat nagari di Limapuluh Kota tak dipindahkan, sumber pencarian termasuk kaum yang berdomisili di daerah itu akan lenyap.

Sarilamak, Padangkita.com – Masyarakat dari empat nagari di Kabupaten Limapuluh Kota kembali meminta Pemprov Sumatra Barat (Sumbar) memastikan pengalihan jalur Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Padang-Pekanbaru dari wilayah padat penduduk dan lahan produktif.

Sebab, jika pembangunan jalan tol dipaksakan, maka sawah dan ladang yang jadi sumber penghidupan masyarakat tersebut akan hilang. Tak itu saja, kekerabatan masyarakat juga bakal hilang, karena ada kampungnya yang bakal tergusur.

Baca Juga

Jasriman, perwakilan masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang mengatakan, pada saat sosialisasi pembangunan jalan tol dilakukan, masyarakat sebenarnya telah meminta pihak perencana pembangunan dan pemerintah untuk memindahkan jalur tol.

Sebab, berdasarkan peta lokasi yang ditunjukkan pada saat sosialisasi, jalur tol berada pada kawasan permukiman rumah penduduk dan sumber penghidupan masyarakat.

“Aspirasi tersebut telah kami sampaikan juga dalam bentuk surat yang ditandatangani unsur perangkat masyarakat dan warga terdampak,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Padangkita.com, Kamis (15/10/2020).

Rahmad Syarif Datuk Patiah, sebagai perwakilan masyarakat Nagari Lubuk Batingkok juga mengatakan, jika pembangunan terus dilaksanakan, maka setidaknya ada 40 rumah dan fasilitas umum akan digusur dan juga lahan produktif di nagarinya yang bakal hilang.

“Ironisnya, ada dua permukiman yang sepersukuan atau kaum yang akan hilang apabila jalan tol dibangun di tempat kami. Melihat kondisi tersebut tentu kami meminta pada pemerintah untuk mengalihkan jalur tol tersebut ke wilayah yang tidak padat penduduk dan lahan tidak produktif,” sampainya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Maplindo, perwakilan masyarakat Nagari Gurun.

“Tanah yang kami tempati dan juga ladang yang kami garap awalnya merupakan hutan belantara dan diolah oleh orang tua kami untuk tempat tinggal dan peladangan, sampai menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya sekolah, kami sekeluarga menggantungkan hidup Bertani pada lokasi tersebut,” tuturnya.

Jika lokasi tersebut hilang untuk pembangunan jalan tol, dia bingung dari mana sumber penghidupannya. Jika harus beralih profesi untuk memenuhi kebutuhan, kata dia, tidak semudah diucapkan.

Maspendrial Datuk Pobo sebagai salah satu perwakilan masyarakat Nagari Taeh Baru juga mengatakan, pada prinsipnya, masyarakat tidak menolak pembangunan apalagi anti terhadap kemajuan. Namun, lanjut dia, masyarakat meminta jalur tol tersebut dialihkan pada wilayah yang tidak padat penduduk dan lahan tidak produktif.

“Jika terus dipaksakan sudah dapat dipastikan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Mulai dari hilangnya sumber penghidupan, berpisahnya jarak antarsaudara serta lenyapnya histori kehidupan yang tercipta selama ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Tomi Adam selaku Manager Riset dan Database Walhi Sumbar mengatakan secara umum ada sekitar 300 rumah yang akan tergusur dan 91 hektare lahan produktif yang hilang untuk empat nagari tersebut. Jika dihitung secara umum lebih 700 hektare lahan masyarakat akan hilang akibat pembangunan jalan tol.

“Sebaiknya pemerintah dapat mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat karena apa yang menjadi dasar harapan masyarakat untuk meminta dialihkan jalur tol tersebut sangat logis dan dapat diterima,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, Sumbar adalah daerah yang sangat menjujung tinggi nilai adat dan budaya, sedangkan rumah dan tanah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat minang.

“Beragam upaya telah dilakukan untuk meminta dialihkan jalur tersebut. Jika tetap dipaksakan tidak tertutup kemungkinan akan memicu konflik,” terangnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana membangun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Padang-Pekanbaru sepanjang 255 kilometer untuk memudahkan akses masyarakat ke dua provinsi dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat tidak pernah menolak rencana tersebut. Mereka hanya meminta jalur dialihkan. Soal ini telah disampaikan kepada pihak terkait mulai dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan pusat. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga telah merespons akan mempertimbangkan permintaan warga untuk mengalihkan jalur tol yang melewati pemukiman padat penduduk dan lahan produktif masyarakat.

Baca juga: Gubernur Sumbar Dukung Permintaan Warga Limapuluh Kota untuk Alihkan Jalur Tol dari Lahan Produktif

“Namun faktanya pada tingkat nagari, pihak pelaksana maupun pemerintah kabupaten terus berupaya mengaburkan aspirasi masyarakat,” sebut Tomi. [pkt]


Baca berita Limapuluh Kota terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com

Terpopuler