Ini Tuntutan Massa Soal Dugaan Korupsi Dana Covid-19 ke Gubernur dan Polda Sumbar

Penulis: Fuadi Zikri
|
Editor: Zulfikar

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Tuntutan massa ke Gubernur dan Kapolda Sumbar soal dugaan korupsi dana Covid-19.

Padang, Padangkita.com – Puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur dan Mapolda Sumatra Barat (Sumbar) pada Senin (8/3/2021).

Berbagai tuntutan disampaikan oleh peserta aksi dalam orasinya secara bergantian. Mulai sekitar pukul 14.50 WIB di halaman Kantor Gubernur Sumbar dan sekitar pukul 15.30 WIB di halaman Mapolda Sumbar.

Selain itu, peserta aksi juga membawa dan membentang beberapa spanduk yang berisikan tuntutan mereka.

Jenderal Lapangan Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan, Fikri Haldi mengatakan, tuntutan utama mereka dalam aksi itu, mendesak seluruh stakeholder mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 Sumbar.

“Kami meminta agar pihak berwenang menginvestigasi dan melakukan langkah-langkah hukum secepat mungkin agar kasus ini terang benderang,” ujar Fikri di halaman Mapolda Sumbar, Senin (8/3/2021).

Menurut Fikri, para pelaku korupsi atau bisa disebut koruptor tersebut patut diberikan sanksi berat terkait tindakannya. Sebab, katanya, tindakan yang menyelewengkan dana Covid-19 tidak hanya merugikan negara, namun juga menyengsarakan rakyat.

Apalagi, kata Fikri, dana yang diselewengkan tersebut merupakan dana penanggulangan Covid-19 di Sumbar yang seharusnya diperuntukkan dalam penanganan Covid-19.

“Masyarakat sengsara karena Covid-19, dana penanggulangannya malah di korupsi,” ucap Fikri.

Mereka juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menjelaskan dan mengklarifikasi perkembangan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 yang mana melibatkan pejabat daerah.

Selama ini, jelas Fikri, Pemprov Sumbar cenderung tertutup di media masa dan elektronik. Selain itu, mereka juga meminta transparansi aliran dana korupsi Covid-19 secara terbuka kepada publik.

“Kami menilai pansus yang di bentuk DPRD Sumbar mandul, terbukti sampai hari ini belum ada hasil dari kinerja pansus tersebut,” tegasnya.

Tidak hanya itu, menurut Fikri, mereka turun ke jalan juga untuk meminta agar Gubernur Sumbar menonaktifkan oknum-oknum yang terlibat korupsi.

“Kami minta agar gubernur komitmen menyelesaikan kasus ini dalam 100 hari kerja,” paparnya.

Lalu, Fikri juga menegaskan agar Kapolda Sumbar tidak tutup mata atas kasus tersebut. “Kami juga meminta Kapolda Sumbar untuk tidak menutup mata akan persoalan ini dan memerintahkan jajarannya untuk segera dan melakukan penyelidikan dan memproses langkah-langkah hukum secepatnya tanpa menunggu hasil investigasi pansus yang di bentuk DPRD Sumbar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Fikri meminta agar kasus dugaan korupsi ini benar-benar dituntaskan.

Baca juga: Minta Usut Dugaan Korupsi Dana Covid-19, Puluhan Orang Datangi Kantor Gubernur Sumbar

“Kami juga mengecam fraksi besar yang ada di DPRD Sumbar dan mengajak tim pansus untuk tidak berdamai dengan pelaku korupsi. Kami minta, agar masing-masing fraksi ikut melobi agar kasus ini diproses secepatnya,” katanya. [zfk]


Baca berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.

Terpopuler

Add New Playlist