Hari-Hari Terakhir Irwan Prayitno Menjabat Gubernur Sumbar: Kunjungi Pondok Pesantren yang Mayoritas Santrinya Warga Tak Mampu

Berita Payakumbuh hari ini dan berita Sumbar hari ini: Hari-hari terakhir Irwan Prayitno menjabat sebagai Gubernur Sumbar, ditandai dengan mengunjungi Ponpes yang mayoritas santrinya adalah warga tidak mampu

Jelang habis masa jabatan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meresmikan ruang kelas baru Ponpes Syekh Ibrahim Harun. [Foto: Gunayef]

Berita Payakumbuh hari ini dan berita Sumbar hari ini: Hari-hari terakhir Irwan Prayitno menjabat sebagai Gubernur Sumbar, ditandai dengan mengunjungi Ponpes yang mayoritas santrinya adalah warga tidak mampu

Payakumbuh, Padangkita.com- Hari-hari terakhir Irwan Prayitno menjabat sebagai Gubernur Sumbar, ditandai dengan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) yang mayoritas santrinya adalah warga tidak mampu. Pondok Pesantren yang dikunjungi Irwan Prayitno itu adalah Ponpes Syekh Ibrahim Harun di Tiakar, Payakumbuh.

Irwan Prayitno berkunjung ke Ponpes Syekh Ibrahim Harun pada Kamis lalu (11/2/2021), bersama Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dan Ketua DPRD Payakumbuh Hamdi Agus.

"Kita sangat apresiasi sekali Ponpes Syekh Ibrahim Harun ini, karena mayoritas santri yang menuntut ilmu disini dari masyarakat kurang mampu," kata Irwan Prayitno.

Tidak sekadar berkunjung, Irwan Prayitno juga meresmikan ruang kelas baru Ponpes Syekh Ibrahim Harun. Ruang kelas baru itu dibangun pihak Yayasan Syekh Ibrahim Harun dengan dana bantuan PLN sebesar Rp100 juta. Akan tetapi, pembangunannya masih belum rampung secara keseluruhan.

Sebab itu pula, Irwan Provinsi menawarkan menyarankan pihak yayasan membuat proposal ke Pemprov Sumbar, guna melanjutkan pembangunan ruang kelas ini, agar para santri nyaman untuk belajar.

"Kalau mau, kita juga bisa memberikan bantuan dana hibah Pemprov Sumbar. Syaratnya pihak sekolah harus memasukkan proposal ke Pemprov," tukuk Irwan Prayitno.

Senada dengan Irwan Prayitno, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi juga siap memberikan bantuan melalui dana hibah, untuk melanjutkan pembangunan ruang belajar Ponpes Syekh Ibrahim Harun, agar tidak ada lagi santri yang belajar numpang di masjid.

"Kita minta kepada pihak yayasan agar segera memasukkan proposalnya paling lambat akhir Maret ini. Langsung saja antarkan ke saya," kata Wako Riza Falepi.

Selain melalui dana hibah, Riza menyebut juga akan mengupayakan bantuan melalui dana CSR yang ada di Payakumbuh agar kelanjutan pembangunan bisa segera dilaksanakan.

"Kita akan upayakan dari dana CSR yang ada saat ini, dengan berbagai prestasi dan semangat santri, saya merasa harus bertanggung jawab untuk kelanjutan pembangunan disini," ujar Riza Falepi.

Sementara itu, Ketua Yayasan Ponpes Syekh Ibrahim Harun, Rusdi Ramli, mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumbar dan Wali Kota Payakumbuh atas bantuan dan perhatiannya untuk kemajuan pembangunan Ponpes Syekh Ibrahim Harun selama ini. Ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada PLN yang sudah memberikan bantuan lewat dana CSR-nya.

"Terimakasih atas bantuan yang telah bapak berikan. Semoga ruang kelas ini bisa segera dimanfaatkan oleh santri kita. Sebab kita sangat kekurangan ruang untuk belajar. Sampai-sampai para santri harus belajar di masjid," kata Rusdi Ramli yang pernah menjadi dosen Sejarah Kebudayaan Islam di IAIN Imam Bonjol Padang.

PUNYA SEJARAH YANG PANJANG.

Ponpes Syekh Ibrahim Harun sendiri adalah lembaga pendidikan Islam yang diresmikan pada 17 Maret 2000 sikan, untuk melanjutkan cita-cita Syekh Ibrahim Harun.

Adapun Syekh Ibrahim Harun atau Beliau Bomban adalah ulama yang ikut merintis pendidikan agama Islam dengan sistem klasikal di Luak Limopuluah (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota).

Buya Bomban konsen mengembangkan pendidikan sistem klasikal sejak 1927. Awalnya, lokal yang digunakan, masih beratap daun kelapa dan bertiang bambu. Baru pada 1929 didirikan gedung permanen dan sekolah yang diberi nama Madratsah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Tiaka. Sekolah ini tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tapi ikut mengobarkan semangat anti-penjajahan.

Ketika gerakan keagaaman di Sumbar pada zaman itu terbagi dalam dua kutub: Sumatera Thawalib dan Permi, Buya Bomban memilih berada di tengah-tengah.

Sikap ini, membuat MTI yang didirikannya, bertukar nama menjadi Madratsah Islamiyah (MI). Dengan artian, bukan Tarbiyah, bukan Thawalib, atau sebaliknya.

Meski sekolah yang ia pimpin berganti nama menjadi MI, tapi murid-murid Buya Bomban tidak berkurang. Sejak tahun 1930-an sampai kependudukan Jepang, murid MI Tiaka mencapai 800-an orang.

Tidak hanya dari Payakumbuh, Limapuluh Kota, dan daerah lain di Sumbar. Tapi juga berdatangan dari Surau Krui (Bengkulu), Surau Singkil (Aceh), dan Selat Panjang (Riau).

Kedatangan murid-murid yang begitu banyak, membuat Surau Bomban, tak mampu menampung mereka. Sehingga, hampir seluruh surau di Tiaka dan Payobasuang, ikut penuh sesak sebagai tempat tinggal berikutnya. Tempat belajar pun, terpaksa di bagi-bagi. Selain di gedung yang didirikan, juga di Masjid Tiaka dan Masjid Usang Payobasuang.

Aktifitas pendidikan yang begitu padat di semasa kependudukan Jepang ini, membuat MI pimpinan Buya Bomban, diyakini ikut diawasi Jepang. Akibatnya, pada zaman ini, jumlah murid yang membeludak, mendadak melorot. Bahkan sekolah sempat ditutup.

Setelah Indonesia merdeka, baru aktifitas belajar-mengajar digelar lagi. Murid-murid kembali berdatangan. Hanya saja, pada kurun 1956 hingga 1961, seiring meletusnya "Perang Saudara di Ranah Minang" atau munculnya gerakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), MI Tiaka yang didirikan Buya Bomban kembali fakum.

Pada pada 1962 atau setelah gejolak itu berakhir, ditandai pemberian amnesti dan abolisi nasional oleh pemerintah pusat kepada tokoh yang telibat PRRI, MI Tiaka kembali beraktifitas. Namun, karena faktor usia, pimpinannya bukan lagi Buya Bomban, melainkan Engku Darahan Dt Bagindo Said.

Keberadaan MI Tiaka pada 1962 hingga 1965 ini tidak seperti zaman Jepang. Muridnya tidak lagi ramai, aktifitas belajar tidak bisa padat. Ini terjadi karena ada tekanan dari PKI kepada guru yang telibat PRRI atau yang mereka sebut onderbouw Masyumi. Baru pada 1966 hingga 1969, aktififitas di MI Tiaka kembali berjalan normal.

Pada 1969 itu pula, diusahakan menegerikan sekolah ini. Upaya ini berbuah manus.
Pada 29 Maret 1970 atau sembilan bulan sebelum Kotamadya Payakumbuh resmi berdiri sekaligus berpisah dari induknya Limapuluh Kota, Menteri Agama menyetujui MI Tiaka menjadi Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Setelah penegerian, siswa kelas IV sampai VI menjadi siswa MAAIN. Adapun siswa kelas 1 sampai III, menjadi siswa Madratsah Tsanawiyah Swasta (MTS).

Namun, tidak lama berselang, MAAIN berganti nama lmenjadi Madrasah Aliyah Negri (MAN) Payakumbuh. Kemudian, MAN Payakumbuh ini dipindahkan pula ke Lubuak Sikapung karena karena di Payakumbuh saat itu sudah berdiri pula dua MAN. Yakni, pengantian nama dari SP IAIN menjadi MAN I Payakumbuh dan PGAN menjadi MAN II Payakumbuh.

MAN Tiakar Payakumbuh, akhirnya dijadikan Filial dari MAN I Payakumbuh. Kondisi ini, membuat sekolah yang pernah jaya pada zaman Beliau Bomban, mengalami kemunduran. Sehingga masyarakat Tikara bermohon kepada pemerintah, agar Filial MAN I, dijadikan sebagai MAN III. Untuk itu, masyarakat menyerahkan gedung dan tanah. Permohonan dikabulkan dan sampai kini MAN III Tiaka masih ada.

Berbeda dengan MAN Tiaka yang masih ada, MTS Tiaka pada 1992 sudah tidak dapat murid lagi. Bahkan, tujuh tahun mati total. Pada 1999, setelah reformasi bergulir, niniak-mamak Nagari Tiaka yang masih ingin pendidikan Islam berjaya di nagari mereka, sepaerti zaman Buya Baromban, menggelar rapat khusus.

Rapat niniak-mamak nagari Tiaka pada 1999 itu menghasilkan sejumput keputusan. Diantaranya, MTS yang mati suri, dihidupkan kembali. Ditingkatkan statusnya menjadi Ponpes Syekh Ibrahim Harun. Niniak-mamak peserta rapat, diajak mencari murid, terutama anak-kemenakan.

Untuk penyelenggaraan sekolah, dibentuk pengurusan dengan ketua Yusri Ibrahim Datuak Patiah Nan Mudo, di bawah Yayasan Pesantren Syech Ibrahim Bonban Tiakar yang didirikan di Jakarta pada 1981. Sedangkan Kepala Sekolah pertama dipercayakan pada Darul Fauzi SAg. Pada 17 Maret 2000, sekolah ini diresmikan Sekdako Payakumbuh Nofriadi Hamdi. Pada 13 Agustus 2011, Depag Payakumbuh menerbitkan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta, Nomor 10/ MC / MTsS / 03 / 2001. (NSM) 212137601007 untuk sekolah ini.

Baca juga: Terkendala Biaya Pengobatan, Balita di Kabupaten Solok Butuh Uluran Tangan Dermawan

Pada 2015 sampai kini, pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Syekh Ibrahim Harun diserahkan kepada H Zunijar Ibrahimi. Disebabkan Kepengurusan Yayasan Pesantren Syekh Ibrahim Bonban Tiakar banyak tidak aktif dan meninggal dunia, pada 2016 Yayasan ini diperbahurui, dengan nama Yayasan Syekh Ibrahim Harun. Rusydi Ramli, didapuk sebagai ketuanya. (pkt)


Baca berita Payakumbuh hari ini dan berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Gubernur Mahyeldi Apresiasi Event Pacu Kuda Payakumbuh Lebaran Cup 2024
Gubernur Mahyeldi Apresiasi Event Pacu Kuda Payakumbuh Lebaran Cup 2024
Gubernur Sumbar, Wagub dan Sekda Open House Idulfitri untuk Umum, Masyarakat Silakan Datang
Gubernur Sumbar, Wagub dan Sekda Open House Idulfitri untuk Umum, Masyarakat Silakan Datang
2.662 Guru Honorer Lulus PG 2023 Datangi Kantor Gubernur Sumbar, Ini Tuntutan Mereka
2.662 Guru Honorer Lulus PG 2023 Datangi Kantor Gubernur Sumbar, Ini Tuntutan Mereka
Andre Rosiade Konsolidasi TKD, Simpul Relawan dan Milenial Prabowo-Gibran Limapuluh Kota - Payakumbuh
Andre Rosiade Konsolidasi TKD, Simpul Relawan dan Milenial Prabowo-Gibran Limapuluh Kota - Payakumbuh
Gubernur Sumbar Minta Tahun Depan Tradisi Serak Gulo Dihelat Selama Sepekan
Gubernur Sumbar Minta Tahun Depan Tradisi Serak Gulo Dihelat Selama Sepekan
Hadiri Acara Bagodang, Gubernur Mahyeldi Puji Kolaborasi Pemko Payakumbuh dan Masyarakat
Hadiri Acara Bagodang, Gubernur Mahyeldi Puji Kolaborasi Pemko Payakumbuh dan Masyarakat