Gubernur Mahyeldi Bertekad Temukan Solusi Setiap Keluhan Nelayan di Pesisir Selatan

Gubernur Mahyeldi Bertekad Temukan Solusi Setiap Keluhan Nelayan di Pesisir Selatan

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama nelayan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan (Pessel). [Foto: Dok. Biro Adpim Sumbar]

Painan, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah bertekad segera menemukan solusi atas sejumlah masalah yang dialami nelayan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan (Pessel).

Mulai dari soal ketersediaan solar, infrastruktur jalan, perizinan, hingga fasilitas penyimpanan ikan yang sewaktu-waktu dalam kondisi yang melimpah.

"Pemprov Sumbar melalui seluruh OPD terkait akan bekerja keras menemukan solusi atas setiap kendala yang bapak/ibu rasakan saat melaut. Kita juga terus jalin komunikasi dengan instansi dan lembaga vertikal terkait," kata Gubernur Mahyeldi saat berdiskusi dengan sejumlah nelayan Pessel di Labuan Sunday, Minggu (21/1/2024)

Terkait ketersediaan solar, kata Gubernur, Pemprov akan memperjuangkan jumlah kuota ke Pertamina. Kebetulan, kata Mahyeldi, dalam waktu dekat juga akan digelar rapat membahas kebutuhan solar subsidi untuk nelayan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar. Gubernur mengakui, kebutuhan bakan bakar minyak (BBM) Sumbar selalu di atas kuota yang disediakan.

Kemudian, terkait infrastruktur jalan sebagai pendukung akses penyaluran ikan, Gubernur meminta para nelayan untuk mengajukan permohonan melalui Bupati Pessel, dan kemudian ditembuskan ke provinsi.

"Nanti kita carikan solusinya dengan membangun jalan lingkungan," kata Mahyeldi.

Ada pun terkait dengan perizinan dan kasus ditangkapnya nelayan oleh petugas karena menggunakan kapal yang tidak memiliki izin, Pemprov Sumbar dipastikan Gubernur akan tetap menjalin komunikasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), agar para nelayan yang belum mendapatkan perpanjangan izin, tidak ditangkap.

Diakuinya, untuk memperjuangkan nelayan dirinya sudah bersurat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar Sumbar mendapatkan perlakuan khusus. Sejauh ini sudah diterbitkan Peraturan Menteri KKP, untuk kapal bagan di atas 30 GT bisa menggunakan jaring 4 mm, dari sebelumnya harus 1 inchi.

Dalam kesempatan itu, Syaiful, salah seorang nelayan, juga mengutarakan bahwa kondisi cuaca saat ini tengah masuk dalam periode musim angin Selatan. Sehingga laut menjadi lebih dingin. Dampaknya, hasil tangkapan nelayan menjadi lebih banyak. Hanya saja, hasil tangkapan tersebut tidak masuk dalam kategori komoditi ekspor, sehingga dibutuhkan fasilitas penampungan saat hasil ikan melimpah.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda mengatakan pihaknya tengah berupaya membujuk investor agar mau membangun penyimpanan ikan di Sumbar. Sehingga tidak ada lagi ikan terbuang ketika hasil tangkapan melimpah.

Baca juga: Banjir dan Longsor Landa Sutera Pessel, Jalan Terban dan Lahan Pertanian Terendam

"Sebenarnya ada investor, tapi hanya sendiri. Kita takut nanti terjadi monopoli, untuk itu nanti kita akan koordinasi dengan DPM-PTSP untuk investor ini," ungkap Reti. [*/adpsb]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Hadiri Wisuda Ar Risalah, Gubernur Mahyeldi: Pemprov Siapkan Jalur Pendidikan ke Luar Negeri
Hadiri Wisuda Ar Risalah, Gubernur Mahyeldi: Pemprov Siapkan Jalur Pendidikan ke Luar Negeri
Tol Padang-Sicincin Tuntas Juli, 1 Mei Mahyeldi dan Menteri PUPR Bahas Rencana Kelanjutannya
Tol Padang-Sicincin Tuntas Juli, 1 Mei Mahyeldi dan Menteri PUPR Bahas Rencana Kelanjutannya
Tingginya Potensi Gempa-Tsunami di Sumbar, Menko PMK Minta BNPB Tambah Shelter
Tingginya Potensi Gempa-Tsunami di Sumbar, Menko PMK Minta BNPB Tambah Shelter
Kata Kepala BNPB soal Penunjukan Sumbar jadi Tuan Rumah HKBN 2024
Kata Kepala BNPB soal Penunjukan Sumbar jadi Tuan Rumah HKBN 2024
Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Sumbar, KPK Sorot Satpol PP dan Pengadaan Barang-Jasa
Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Sumbar, KPK Sorot Satpol PP dan Pengadaan Barang-Jasa
Menko PMK Dorong Pemerintah Daerah Optimalkan Sosialisasi Mitigasi Bencana
Menko PMK Dorong Pemerintah Daerah Optimalkan Sosialisasi Mitigasi Bencana