DPR RI Bangun Kesepahaman bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan saat Kunker ke Swedia

DPR RI Bangun Kesepahaman bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan saat Kunker ke Swedia

Delegasi Komisi IV dipimpin oleh Budhy Setiawan dan Budisatrio Djiwandono, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Stockholm, Swedia. [Foto: Ist/vel/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Stockholm, Swedia, pada 18-23 Mei 2024. Delegasi Komisi IV dipimpin Budhy Setiawan dan Budisatrio Djiwandono untuk mempelajari kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Swedia, antara lain bidang pangan dan pertanian, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup dan kehutanan.

Budhy Setiawan bersama tim melakukan berbagai rangkaian kegiatan di Swedia. Beberapa di antaranya yaitu peninjauan pasar ikan yang ada di salah satu wilayah Stockholm, peninjauan lahan pertanian dan peternakan, serta melakukan pertemuan dengan parlemen Swedia.

Ia menyatakan bahwa kunjungan ke pasar ikan bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan sumber daya ikan Indonesia kepada Swedia, yang saat ini masih mengimpor sebagian besar komoditas perikanan.

“Kunjungan ke pasar ikan ini memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia, di mada Swedia saat ini masih bergantung pada komoditas perikanan impor dan memperkenalkan kekayaan Sumber Daya Ikan yang dimiliki oleh Indonesia,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini dalam keterangannya dikutip Sabtu (25/5/2024).

Selanjutnya, Komisi IV mengunjungi Sentra Peternakan dan Perkebunan Bona Gard, serta Fish & Market di Swedia. Di kesempatan ini Komisi IV melakukan pertemuan dengan peternak guna mempelajari pelaksanaan pertanian terpadu.

“Komisi IV juga mempelajari pelaksanaan pertanian terpadu, di mana limbah peternakan dan pertanian dapat dimanfaatkan kembali untuk pupuk organik dan bahan baku energi lainnya,” terang Budhy.

Di hari berikutnya, Delegasi Komisi IV DPR RI bertemu dengan Chairman of the Sweden-Indonesia Interparliamentary Friendship Relations, Mr Adam Reuterskiöld, dan Mr Kenneth G Forslund, MsEmma Nohrén, Mr John Widegren, Ms Helena Storckenfeldt, Ms Stina Larsson, dan Ms Elin Nilsson yang merupakan anggota parlemen Komisi Lingkungan dan Pertanian.

Parlemen Swedia atau yang dikenal dengan istilah Riksdag, menyambut baik kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut. Ia mengaku tertarik untuk menindaklanjuti dengan merencanakan kunjungan balasan ke Indonesia dalam waktu dekat.

"Kami melihat banyak peluang kerja sama dengan Indonesia, pada saatnya kami ingin sekali melakukan kunjungan balasan ke DPR," kata Adam.

Dalam pertemuan itu, Delegasi Komisi IV menyoroti beberapa isu penting, seperti penurunan jumlah petani dan peningkatan petani muda, konsep penangkapan ikan yang berkelanjutan, serta praktik perhutanan sosial yang telah diterapkan oleh Swedia.

Baca juga: BKSAP DPR RI Minta Tragedi Genosida Gaza Diperingati Tiap Tahun seperti Refleksi Bosnia 1955

“Indonesia berharap dapat belajar dari pengalaman Swedia dalam mengelola keberlanjutan lingkungan, pertanian organik, dan kebijakan perikanan yang berkelanjutan,” urainya.

[*/rjl]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

MKD Minta Polisi Ungkap Tujuan dan Motif Kasus Pemalsuan 6 Pelat Kendaraan Dinas DPR RI
MKD Minta Polisi Ungkap Tujuan dan Motif Kasus Pemalsuan 6 Pelat Kendaraan Dinas DPR RI
Inspektorat Utama DPR RI Gelar Seminar Nasional Peringati Bulan Kesadaran Auditor
Inspektorat Utama DPR RI Gelar Seminar Nasional Peringati Bulan Kesadaran Auditor
Marwan Minta Kemenag Tindak Tegas Biro Travel yang Terbukti Telantarkan Jemaah Umrah
Marwan Minta Kemenag Tindak Tegas Biro Travel yang Terbukti Telantarkan Jemaah Umrah
Andre Rosiade Usul Rapat Gabungan Bahas Starlink, Jangan Sampai Elon Musk Untung Negara Rugi
Andre Rosiade Usul Rapat Gabungan Bahas Starlink, Jangan Sampai Elon Musk Untung Negara Rugi
Puan Ajak Diaspora di Tiongkok Bersinergi Bangun Bangsa
Puan Ajak Diaspora di Tiongkok Bersinergi Bangun Bangsa
Pemerintah mesti Satu Suara dalam Pembahasan RUU Kelautan, Utamanya soal Koordinasi
Pemerintah mesti Satu Suara dalam Pembahasan RUU Kelautan, Utamanya soal Koordinasi