DPR Ingatkan Penyusunan RAPBN 2025 mesti Berbasis RPJMN Presiden yang Baru Dilantik

DPR Ingatkan Penyusunan RAPBN 2025 mesti Berbasis RPJMN Presiden yang Baru Dilantik

Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel, saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). [Foto: Arief/vel/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Menjelang pergantian periode pemerintahan baru, DPR RI mengingatkan bahwa penyusunan APBN 2025 harus berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berangkat dari dasar itu maka pemerintah yang menyusun RAPBN harus berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) presiden terbaru yang dilantik.

Demikian diingatkan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Maka dari itu, kata dia, APBN 2025 akan dibahas usai presiden dilantik pada bulan Oktober 2024 mendatang.

“Tidaklah sesuai dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan, di mana APBN 2025 disusun oleh pemerintahan yang purna tugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah pemerintahan yang baru,” tutur Gobel membacakan pidato rapat paripurna.

Baca juga: DPR - Pemerintah terus Cermati Situasi Ekonomi Global Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

Walaupun kebijakan makro dan pokok-pokok fiskal APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini, Politisi Fraksi NasDem itu menyampaikan kebijakan tersebut hanya dasar-dasar kebijakan sementara dan alokasi belanja untuk kebutuhan rutin penyelenggaraan negara. Di mana, kebijakan makro dan pokok-pokok fiskal APBN 2025 untuk kebutuhan triwulan pertama 2025 saja.

“Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan menyusun APBN,” pungkasnya. 

 [*/rjl]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Disambut Hangat Jokowi, Puan Hadiri ‘Welcoming Dinner’ World Water Forum ke-10 di Bali
Disambut Hangat Jokowi, Puan Hadiri ‘Welcoming Dinner’ World Water Forum ke-10 di Bali
Puan Cek Kesiapan Venue Pertemuan Parlemen Internasional Forum Air Dunia di Bali
Puan Cek Kesiapan Venue Pertemuan Parlemen Internasional Forum Air Dunia di Bali
Ledia Hanifa soal Pendidikan Tinggi 'Tertiary Education': Pernyataan Sembrono, tidak Solutif
Ledia Hanifa soal Pendidikan Tinggi 'Tertiary Education': Pernyataan Sembrono, tidak Solutif
‘Study Tour’ Pelajar Dilarang, Hetifah: Tidak Menyasar Pokok Masalah
‘Study Tour’ Pelajar Dilarang, Hetifah: Tidak Menyasar Pokok Masalah
MKD DPR RI Apresiasi Usulan RUU Etika bagi Penyelenggara Negara
MKD DPR RI Apresiasi Usulan RUU Etika bagi Penyelenggara Negara
Andreas Huga Minta Pemerintah Tinjau Ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024
Andreas Huga Minta Pemerintah Tinjau Ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024