Jawa Timur, Padangkita.com - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Jawa Timur dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Rabu (01/12/2021).
Menurut Sutan Riska, bahwa Apkasi akan terus menjembatani dan memberikan solusi kepada pemerintah daerah dalam upaya memulihkan perekonomian nasional yang luluh lantah akibat Pandemi Covid-19.
Bahkan, kata Sutan Riska, Apkasi juga akan mencoba membantu membangkitkan perekonomian daerah melalui berbagai program, di antaranya menggelar expo atau pameran potensi perdagangan dan investasi yang menghadirkan para buyers dan investor.
"Alhamdulillah, pelaksanaan Apkasi expo tahun ini cukup memberikan harapan bangkitnya perekonomian di daerah dengan mencatatkan transaksi investasi senilai Rp11,3 triliun di salah satu kabupaten di tanah air. Berkaca dari kesuksesan ini, maka pada tahun 2022, kita akan kembali melaksanakan Apkasi Otonomi Expo tersebut dengan harapan akan terjadi transaksi perdagangan maupun investasi di segenap kabupaten," ujar Sutan Riska.
Lalu, dalam rangka ikut mendorong bangkitnya perekonomian di daerah, lanjut Sutan Riska, Apkasi juga mencoba menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan Kementerian Investasi/BKPM agar arus investasi dapat segera mengalir ke daerah.
Kemudian, Apkasi juga menggandeng kalangan swasta, yaitu Kadin Indonesia dan HIPMI untuk bersama-sama ikut membangkitkan perekonomian nasional dari daerah.
Tidak hanya itu, menurut Sutan Riska, selain melaksanakan peran memfasilitasi daerah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi daerah di masa pandemi Covid-19, Apkasi juga menjalankan peran advokasi, yaitu mencoba menjembatani kepentingan daerah ke pemerintah pusat, terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada daerah.
Misalnya, ucap Sutan Riska, tentang penerapan OSS yang banyak dikeluhkan oleh daerah. Apkasi langsung memfasilitasi dengan meminta kepada Menteri investasi untuk memberikan jawaban serta solusi berbagai hambatan yang terjadi dalam penerapan OSS di daerah.
"Alhamdulillah, permintaan Apkasi langsung mendapat respon positif dari Menteri Investasi dan jajarannya yang bersedia menerima audiensi segenap Pengurus Apkasi. Hasilnya, pihak Kementerian Investasi bersedia memberikan asistensi langsung ke daerah untuk memberikan solusi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapan OSS," jelasnya.
Sementara itu, terkait masalah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang memberatkan keuangan daerah, menurut Sutan Riska, Apkasi juga sudah bergerak dengan megirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai hal itu.
"Kita sudah minta waktu untuk audiensi dengan Pak Menteri dan waktunya segera dijadwalkan oleh beliau," kata Sutan Riska. [*/pkt]
