Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: BLK Padang mencanangkan zona integritas, bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Ada 9 poin lompatan yang harus dilakukan jajaran Kemnaker BLK Padang.
Padang, Padangkita.com - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mencanangkan Balai Latihan Kerja Padang di Sungai Balang Bandar Buat, Kota Padang sebagai zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), Rabu (10/03/2021).
Untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan wilayah Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, segenap jajaran pegawai BLK Padang menandatangani Pakta Integritas di Aula Pertemuan Maninjau BLK Padang pada hari yang sama.
Para pejabat yang menandatangani Pakta Integritas tersebut terdiri dari Kepala BLK Padang Syamsi Hari, diikuti para Pejabat Struktural dan ASN di lingkungan kerja BLK Padang yang disaksikan oleh Plt. Irjen Kemnaker Irianto Simbolon, Sekretaris Itjen Kemnaker Estiarty Haryani, Inspektur 3 Kemnaker Dodo Setiadi.
Selain itu juga disaksikan jajaran Inspektorat dari Kemnaker serta para stakeholder mitra kerja BLK Padang, seperti Dinas Nakertrans Provinsi Sumbar , Polda Sumbar, BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Kanwil Kemenkum HAM Wilayah Sumbar, dan BP2MI Provinsi Sumbar dan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Padang serta FKJP Sumbar.
Kegiatan ini didukung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy yang memang ingin membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada BLK Padang tahun 2021 ini.
Plt. Irjen Kemnaker Irianto Simbolon mengatakan ada 9 poin lompatan yang harus dilakukan jajaran Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja saat ini yaitu, reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan.
Kemudian, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial dan reformasi pengawasan.
Kegiatan ini dilandasi oleh dasar hukum dan landasan filosofi yakni, Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres No.9/2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan perlunya dibangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif dan komprehensif melalui penetapan zona Integritas.
Jajaran pegawai BLK Padang mencanangkan zona integritas WBK/WBBM. [Foto: Ist]
Untuk landasan filosofi adalah Peraturan Presiden No. 81/2010 tentang grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025. “Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional," kata Irianto.
Sekretaris Itjen Kemnaker Estiarty Haryani menambahkan, untuk membangun zona integritas ada strateginya, di antaranya komitmen dari pimpinan dan semua pihak, kemudahan dalam pelayanan, program yang langsung menyentuh ke masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan manajemen media.
Sementara itu strategi dalam mencapai zona integritas tersebut ada enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan itu, Kepala BLK Padang Syamsi Hari mengajak seluruh jajaran di lingkungan BLK Padang untuk menunjukkan komitmen bersama dalam upaya membangun budaya integritas guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance and clean government.
“Saya mengajak seluruh pegawai untuk bersama-sama menerapkan pakta integritas ini. Antara lain ikut serta dalam upaya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melakukan perbuatan tercela, tidak meminta atau menerima suap, gratifikasi atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," imbau Syamsi.
Ia juga mengajak semua untuk selalu bersikap jujur, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas, menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas, dan memberikan contoh pelaksanaan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di lingkungan BLK Padang.
Baca juga: Kemnaker Kembali Cairkan Subsidi Gaji untuk 2,44 Juta Pekerja
"Sesuai dengan bidang kerja BLK Padang dalam menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Sertifikasi dengan meningkatkan layanan, untuk menuju masyarakat Indonesia yang kompeten," imbuhnya. [*/pkt]
