Belum Satupun Pemda Terbitkan Obligasi, OJK Janji Permudah Regulasi

Penulis: Abimayu P
Obligasi daerah jadi bahasan dalam seminar yang dilakukan Bank Indonesia Sumbar (Foto: Abimayu Perdana)

Padangkita.com –Guna memudahkan pemerintah daerah menerbitkan obligasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggodok regulasi yang lebih efektif dan mudah diterapkan.

“Kami lagi godok, supaya kendala teknis tidak menghambat pemda untuk menerbitkan obligasi daerah,” kata Djustini Septiana, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B OJK, Selasa (19/9/2017).

Ia mengakui selama ini ada regulasi yang membuat teknis penerbitan obligasi daerah jadi terhambat. Misalnya soal audit BPK, sesuai regulasi di pasar modal audit harus dilakukan lembaga independen yang terdaftar di OJK.

Belum lagi kendala teknis lainnya, serta masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan mengenai obligasi daerah.

Ia mencontohkan beberapa daerah bahkan sudah menyelesaikan persyaratan untuk menerbitkan obligasi, namun batal karena sejumlah kendala teknis.

Misalnya, Pemprov DKI Jakarat yang hampir pasti menerbitkan obligasi, namun batal karena pergantian pemerintahan.

Begitu juga dengan Pemprov Jawa Barat yang mundur untuk menerbitakan obligasi karena terjadi objek infrastruktur yang akan didanai melalui skema obligasi ternyata kewenangannya bukan menjadi tanggungjawab pemda Jabar.

“Kendala-kendala seperti ini banyak sekali. Juga ada kekhatiran kepala daerah meninggalkan hutang dengan obligasi itu. Sebetulnya bukan,” jelas Djustini.

Ia mengatakan sampai saat ini belum satu pun pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi untuk mendanai pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Padahal, anggaran pemerintah sangat minim.

Kepala Bank Indonesia Sumbar Endy Dwi Tjahjono juga mendorong pemda untuk memanfaatkan sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi.

“Kita ikut dorong pemda untuk mempercepat berbagai proyek pembangunan, karena dampaknya juga penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Endy.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menginginkan bisa mengantongi dana minimal Rp1 triliun dari penerbitan obligasi agar mampu memenuhi kebutuhan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur.

“Kita lagi siapkan. Kebutuhannya banyak sekali yang nilainya triliun triliunan, karena yang dibangun itu banyak. Sedikitnya Rp1 triliun lah untuk yang pertama,” kata Irwan.

Ia menuturkan sejumlah pembangunan prioritas yang bisa didanai melalui penerbitan obligasi adalah pengembangan kawasan wisata, infrastruktur jalan raya, irigasi, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya.

Irwan menyebut saat ini pemda tengah menyiapkan langkah untuk menerbitkan obligasi daerah, agar mendapatkan dana untuk pembangunan.

Sebab, imbuhnya, dana pemerintah melalui APBD dan APBN sangat terbatas, sehingga tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur dengan cepat.

Terpopuler

Add New Playlist