Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah taktis dalam menata ulang tata ruang wilayah pascabencana hidrometeorologi yang melanda akhir tahun lalu. Tidak ingin kejadian serupa terulang, aturan zonasi di kawasan rawan bencana akan diperketat sebagai bentuk mitigasi jangka panjang.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin rapat khusus evaluasi perubahan Daerah Aliran Sungai (DAS) pascabencana di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota, Selasa (6/1/2026).
Rapat strategis ini melibatkan para ahli, di antaranya Pakar Teknik Sipil dan Geoteknik Universitas Andalas (Unand) Prof. Abdul Hakam, dan Guru Besar FISIP Unand Prof. Asrinaldi. Turut hadir perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang serta instansi terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, Fadly Amran menekankan bahwa perubahan morfologi sungai akibat banjir bandang adalah alarm peringatan nyata. Ia meminta kajian ilmiah segera dilakukan untuk menetapkan "garis merah" yang tidak boleh dilanggar.
"Kita harus berpikir jangka panjang. Kawasan yang berbahaya perlu dikaji secara ilmiah dan ditetapkan sebagai zona merah atau daerah terlarang huni agar kejadian serupa tidak terus berulang," tegas Fadly Amran.
Langkah ini diambil menyusul data kerusakan yang cukup masif. Tercatat, lebih dari 500 unit rumah warga rusak berat hingga hanyut tersapu banjir bandang pada akhir November 2025 dan bencana susulan pada 2 Januari 2026.
Fadly menjelaskan bahwa kajian akademis dari para pakar akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan teknis, mulai dari normalisasi sungai hingga rehabilitasi kawasan hulu. Ia pun menyoroti opsi relokasi sebagai solusi paling realistis bagi warga di zona bahaya.
"Relokasi memang tidak mudah, tapi keselamatan nyawa masyarakat adalah prioritas di atas segalanya. Saat ini kita menunggu hasil pemetaan yang lebih akurat untuk penentuan batas zona merah tersebut," ujarnya.
Sebagai solusi konkret bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, Pemko Padang tengah menyiapkan skema hunian yang layak.
"Selain Hunian Sementara (Huntara) yang sudah ada, kita sedang mengupayakan pembangunan sekitar 800 unit Hunian Tetap (Huntap). Lokasinya kita siapkan di area aman, di antaranya di Kecamatan Koto Tangah, Pauh, dan sejumlah lokasi alternatif lainnya," papar Fadly merincikan.
Sementara itu, Pakar Teknik Sipil dan Geoteknik Unand, Prof. Abdul Hakam, memberikan pandangan akademisnya. Ia menilai perubahan kondisi sungai di Padang pascabencana tergolong serius dan berpotensi meningkatkan risiko bencana susulan jika tidak ditangani secara komprehensif.
Baca Juga: Validasi Data Pascabencana, Fadly Amran Laporkan Kerugian Rp2,97 Triliun ke Mendagri
"Tanpa penataan ulang DAS dan pembatasan aktivitas di zona rawan, potensi bencana susulan tetap tinggi. Kita berharap masyarakat yang terdampak parah untuk bersedia direlokasi demi keselamatan bersama," tutur Prof. Hakam mengingatkan. [*/hdp]
