Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan data kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda akhir tahun lalu demi percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Wali Kota Padang, Fadly Amran, melaporkan bahwa total taksiran kerugian infrastruktur dan aset warga menembus angka Rp2,97 triliun.
Laporan tersebut disampaikan Fadly Amran usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan validasi pendataan kerusakan pascabencana yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara daring dari Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (6/1/2026).
Dalam forum tersebut, Fadly memaparkan data rinci dampak bencana banjir dan longsor yang menerjang lima kecamatan di Kota Padang pada akhir November 2025. Bencana ini berdampak langsung pada kehidupan 67.563 warga kota.
"Berdasarkan pendataan di lapangan, bencana ini menyebabkan kerusakan berat pada 13 jembatan, jalan sepanjang 74 ribu meter lebih, hingga 22 bendungan. Total kerugian yang kami hitung mencapai Rp2,97 triliun. Angka ini mencakup kerusakan aset publik dan harta benda masyarakat," papar Fadly Amran dalam laporannya.
Fadly merincikan, sektor perumahan menjadi salah satu yang terdampak paling parah dengan total kerusakan mencapai 5.523 unit.
"Ada 546 unit rumah warga yang rusak berat, 2.174 rusak sedang, dan 2.949 rusak ringan. Ini menjadi perhatian utama kami selain perbaikan 11 unit intake SPAM Pamsimas dan jaringan air bersih PDAM yang hancur," tambahnya.
Merespons laporan dari daerah, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan bahwa akurasi data adalah nyawa dari proses pemulihan ini. Ia meminta sinkronisasi data antara pusat dan daerah, khususnya untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, benar-benar dikawal ketat.
"Fokus utama rakor ini adalah percepatan dan akurasi pendataan kerusakan. Ini akan menjadi dasar mutlak penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana," ujar Tito Karnavian.
Mendagri mewanti-wanti kepala daerah agar tidak main-main dalam proses verifikasi. Validitas data akan menentukan seberapa cepat bantuan bisa dieksekusi.
"Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Saya minta kepala daerah terdampak harus memastikan seluruh data kerusakan diverifikasi dengan baik di lapangan, jangan hanya di atas kertas," tegas mantan Kapolri tersebut.
Menutup rakor tersebut, Fadly Amran menegaskan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti arahan pusat. Ia memastikan proses validasi akan dipercepat tanpa mengesampingkan ketelitian.
"Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Validasi ini kita kebut untuk pemulihan wilayah, sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana guna menekan risiko kejadian serupa di masa mendatang," pungkas Fadly. [*/hdp]
