Jakarta, Padangkita.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan Operasi Ketupat hingga 7 Juni 2020.
Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis menyebut keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Polri dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Operasi ketupat sebelumnya telah dilaksanakan sejak 24 April lalu dan semula akan berakhir pada 31 Mei 2020 nanti.
Perpanjangan tersebut beralasan pihaknya ingin memastikan keadaan sudah siap dengan kenormalan baru atau new normal.
"Saya sudah memerintahkan kepada Asops Kapolri dan Kakorlantas untuk melanjutkan sampai 7 Juni 2020 dengan operasi rutin yang ditingkatkan sehingga kita yakinkan benar-benar setelah sudah kembali normal,” kata Kapolri dilansir dari Infopublik, Selasa (26/5/2020).
Selain itu, menurut Idham, masih adanya penumpukan penumpang termasuk antisipasi arus balik lebaran juga menjadi alasan operasi ketupat diperpanjang.
“Kita melihat situasi kondisi di lapangan, dan saya berpikir kalau memang situasi kondisi di lapangan masih terjadi penumpukan, ada arus balik yang kelihatannya besar ya enggak apa-apa operasi ini kita lanjutkan, kita tingkatkan,” ujarnya.
Baca juga: Pemudik Wajib Kantongi SIKM untuk Kembali ke Jakarta
Ia menyebut, dirinya telah menyampaikan kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan terus memastikan operasi ketupat 2020 berjalan dengan baik.
"Saya sudah menyampaikan kepada mereka untuk betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di dalam pengamanan arus balik itu sehingga semuanya berjalan lancar,” jelas Idham.
Selain itu, Idham juga berpesan kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti menggunakan masker, phsycal distancing dan rajin cuci tangan dengan sabun.
Sebelumnya diinfokan, dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 yang telah dimulai pada 24 April lalu Polri telah menurukan sebanyak 175 ribu personel gabungan TNI dan Polri diturunkan dalam operasi tersebut.
Termasuk juga anggota dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah.
“Mulai dari Aceh sampai Merauke, Papua,” ujarnya. [*/try]
