Anggota Dewan Ini Nilai Kota Padang Tidak Punya Rencana Induk Drainase 

Anggota Dewan Ini Nilai Kota Padang Tidak Punya Rencana Induk Drainase 

Petugas PUPR dan DLH tengah membersihkan sampah yang menumpuk di Drainasenya.

Padang, Padangkita.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Faisal Nasir mengkritisi penanganan drainase di Padang.

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang tersebut menilai bahwa pengerjaan drainase di Kota Padang tidak dikerjakan dengan baik.

"Drainasenya tidak dikerjakan dengan baik, karena Kota Padang tidak punya rencana induk drainase kota. Makanya banyak kegiatan pembenahan drainase itu dilakukan tidak melalui kajian," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan di sela-sala rapat pembahasan Pansus III dengan OPD terkait, Selasa (18/7/2023).

Lebih lanjut ia mengatakan, banyak pengerjaan drainase dilakukan secara instan, karena Padang belum punya rencana induk.

"Makanya kita meminta kepada Pemko Padang untuk segera membuat rencana induk dranaise," ujarnya.

Dirinya mengatakan, banyak anggaran yang tersedot untuk pembenahan drainase, tapi hasilnya tidak ada. Selain itu, pengerjaan pembenahan tidak dilakukan secara periodik atau berkala.

"Uang sudah habis puluhan miliar, tapi banyak bengkalai, tidak dilanjutkan pembangunannya. Contoh drainase jalan Joni Anwar, di Jalan Gajah Mada, dan tempat lainnya," urai Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kota Padang ini.

Dirinya menilai bahwa tidak ada keseimbangan dari hasil yang dicapai dengan pengeluaran yang telah dilakukan dalam pembenahan tersebut.

"Itu kan sudah dianggarkan, sudah dikerjakan dengan anggaran cukup besar, tapi hasil tidak ada. Makanya kita menilai, apa yang dikerjakan itu tidak ada asas manfaat, ketidak seimbangan antara pengeluaran dan hasil yang dicapai," tegasnya.

Anggota dewan dari dapil Nanggalo-Padang Barat ini menekankan bahwa untuk penanganan banjir, saluran merupakan hal yang sangat penting.

"Jadi banjir itu ada penyebabnya, apalagi Kota Padang itu kan dilalui oleh banyak sungai. Sungai itu kewenangan balai dan provinsi," sambungnya.

Meski demikian, ia menilai masyarakat juga tidak mau tahu soal kewenangan ini selama tidak merugikan mereka.

"Tapi masyarakat tidak mau tau, tidak mengerti mereka soal kewenangan. Yang penting bagi mereka sungainya tidak terbal atau sesuatu yang merugikan mereka," sambungnya.

Terkait banjir yang melanda kota Padang pada Kamis kemarin, ia menjelaskan, selain karena buruknya drainase juga akibat pasang naik m

"Kalau banjir yang kemaren kan sejalan hujan dan pasang. Makanya, daerah-daerah dekat muara, seperti Kurao, Tunggul Hitam, dan lainnya mengalami banjir. Air pasang itu yang naik sejalan dengan sungai, makanya tidak mengalir," terangnya.

Pihaknya juga menyangkan kecilnya anggaran untuk drainase di Kota Padang.

"Ironisnya, untuk drainase itu anggarannya lebih kecil dari jalan. Untuk tahun ini, anggaran untuk drainase cuma Rp9 miliar." paparnya.

Untuk itu pihaknya telah menanyakan anggaran prioritas sebelum melakukan pembahasan.

Baca JugaIni Dampak Bencana Banjir dan Longsor di Padang pada Sektor Pariwisata

"Kita lihat dari usulan anggarannya, bertolak belakang, tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran. Malah lebih besar anggaran untuk jalan ketimbang drainase. Harusnya lebih besar untuk drainase, karena prioritasnya drainase," pungkasnya. [*/hdp]

Baca Juga

APBD Kota Padang 2025 Disetujui, Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
APBD Kota Padang 2025 Disetujui, Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Indonesia Vs Arab Saudi: Duel Seru di Lapangan, Sampah Plastik Jadi 'PR' Kita Semua
Indonesia Vs Arab Saudi: Duel Seru di Lapangan, Sampah Plastik Jadi 'PR' Kita Semua
Pemko Padang Suntik Dana ke Bank Nagari dan Perumda AM untuk Tingkatkan Pelayanan
Pemko Padang Suntik Dana ke Bank Nagari dan Perumda AM untuk Tingkatkan Pelayanan
Pemko Padang Targetkan 80% Peserta BPJS Kesehatan Aktif
Pemko Padang Targetkan 80% Peserta BPJS Kesehatan Aktif
Ketua DPRD Padang Jemput Aspirasi Warga Koto Tangah, Prioritaskan Pembangunan Kantor Lurah Lubuk Buaya
Ketua DPRD Padang Jemput Aspirasi Warga Koto Tangah, Prioritaskan Pembangunan Kantor Lurah Lubuk Buaya
Pilkada 2024, Anggota Dewan Dilema dengan Aturan Cuti Kampanye
Pilkada 2024, Anggota Dewan Dilema dengan Aturan Cuti Kampanye