Anak Tak Lulus PPDB SMA, Orang Tua Murid Kembali Datangi Disdikbud Sumbar dan DPRD Sumbar

Anak Tak Lulus PPDB SMA, Orang Tua Murid Kembali Datangi Disdikbud Sumbar dan DPRD Sumbar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sumatra Barat (Sumbar) kembali diserbu puluhan orang tua calon peserta didik baru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Jumat (10/7/2020). (Foto: Mfz)

Padang, Padangkita.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sumatra Barat (Sumbar) kembali diserbu puluhan orang tua calon peserta didik baru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Jumat (10/7/2020).

Para orang tua ini mulai memadati Disdikbud Sumbar dari pagi hingga menjelang sore hari. Ada yang datang mempertanyakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari jalur zonasi dan afirmasi, ada juga yang datang minta penjelasan PPDB dari jalur prestasi.

Dari pantauan Padangkita.com di kantor Disdikbud Sumbar, terlihat Kepala Bidang Pembinaan SMA, Suryanto menyambut kedatangan para orang tua calon peserta didik, baik yang datang pada pagi hari maupun yang datang pada siang hari selepas salat Jumat.

Suryanto menyampaikan, urusan masalah sistem zonasi, afirmasi dan prestasi tetap kembali ke sekolah masing-masing. Pasalnya, kata dia, di Disdikbud Sumbar tidak ada layanan IT untuk melakukan penelusuran dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para orang tua.

"Semua urusannya di sekolah, kita di sini tidak ada tempat untuk melayani keluhan dari ibu bapak semua, karena kita di sini tidak ada komputer. Kan di setiap sekolah kita beri akun untuk mengakses (PPDB), kita juga suruh sekolah untuk bantu," kata Suryanto kepada para orang tua calon peserta didik di Disdikbud Sumbar, Jumat (10/7/2020).

Dijelaskan Suryanto, bagi calon peserta didik dari jalur zonasi yang tidak lulus pada pendaftaran gelombang pertama ini, bisa mendaftar lagi pada gelombang kedua.

Sementara soal data yang hilang dan tidak masuk ataupun dugaan pemalsuan alamat, setiap sekolah telah melakukan validasi untuk setiap jarak rumah semua calon peserta didik. Sehingga dengan adanya hasil itu tidak adalagi dugaan pelanggaran.

Baca juga: Indikasi Kecurangan Pendaftaran PPDB Ditemukan di SMA Favorit di Padang dan di Padang Panjang

"Untuk sistem zonasi dan afirmasi sudah divalidasi oleh sekolah-sekolah, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikannya, sekolah yang bertanggung jawab untuk itu," jelas Suryanto.

Untuk PPDB jalur prestasi, lanjut dia, tidak semua siswa dapat mendaftar, karena pada jalur ini ada batasan nilai untuk setiap calon peserta didik. Sehingga, yang bisa mendaftar hanyalah siswa yang telah memenuhi batasan nilai itu.

Baca juga: Jebakan Moral PPDB

Sedangkan untuk pengurusannya, semua merupakan tugas dari setiap sekolah. Mulai dari pendaftaran yang bisa dilakukan sendiri atau dibantu sekolah, hingga pendaftaran ulang.

"Untuk yang prestasi itu tidak bisa semuanya ikut, ada batas nilainya. Coba ibu dan bapak lihat di aplikasinya, di sana ada batasan nilainya. Jika nilainya memenuhi, silakan datang ke sekolah untuk dibantu mendaftar," kata Suryanto.

Baca juga: Jarak Rumah Calon Peserta Didik SMA/SMK di Sumbar Diverifikasi faktual oleh Setiap Sekolah

Datangi DPRD Sumbar

Sementara itu, puluhan orang tua calon peserta didik yang tidak puas dengan jawaban di Disdikbud Sumbar, beramai-ramai ke gedung DPRD Sumbar dengan maksud untuk meminta PPDB online dibatalkan.

Puluhan orang tua itu mulai memadati gedung DPRD Sumbar sekitar pukul 14.00 WIB dengan membawa berbagai spanduk.

Perwakilan orang tua calon peserta didik, Rio, 44 tahun, menyatakan kedatangan mereka ke DPRD Sumbar dengan maksud untuk audiensi dengan anggota dewan soal permasalahan PPDB online yang dinilainya tidak adil.

"Kita perwakilan dari semua orang tua murid yang merasa dizalimi, kita datang ke sini tidak dengan maksud politik. Kita ada sekitar 300-an, tidak tahu lagi besok, mungkin bisa ribuan," ujar Rio di halaman DPRD Sumbar.

Dia menilai, Pemprov Sumbar belum siap untuk melaksanakan PPDB secara online, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban.

"Permasalahannya sistem zonasi ini, banyak pemalsuan data, masa ada yang tinggal dengan jarak 0,1 kilometer. Jadi kita minta PPDB ini dibatalkan dan kembali ke sistem yang lama," kata dia.

Para orang tua ini mulai membubarkan diri setelah mengetahui semua anggota dewan sedang tidak berada di kantor DPRD Sumbar.

"Kita fokusnya ke Komisi V, tapi semua sedang kunjungan kerja. Jadi tadi kata perwakilan sekwan, hari Senin dijadwalkan audiensinya," ucapnya. [mfz/pkt]


Baca berita Padang terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Resmi Ditutup, 20 Barista Muda Siap Berwirausaha
Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Resmi Ditutup, 20 Barista Muda Siap Berwirausaha
Puluhan Napi Lapas Kelas IIB Pariaman Terima Ijazah setelah Lulus 'Sekolah di Balik Jeruji'
Puluhan Napi Lapas Kelas IIB Pariaman Terima Ijazah setelah Lulus 'Sekolah di Balik Jeruji'
Warga Sipora Selatan Sampaikan Aspirasi, Mahyeldi Janjikan Perbaikan
Warga Sipora Selatan Sampaikan Aspirasi, Mahyeldi Janjikan Perbaikan
Blusukan di Pasar Gaung, Mahyeldi: Penguatan Ekonomi dan Pendidikan jadi Progul
Blusukan di Pasar Gaung, Mahyeldi: Penguatan Ekonomi dan Pendidikan jadi Progul
6 Tahun Program Saga Saja, Pemko Pariaman telah Kuliahkan 380 Anak Keluarga Kurang Mampu
6 Tahun Program Saga Saja, Pemko Pariaman telah Kuliahkan 380 Anak Keluarga Kurang Mampu
Kualitas Pendidikan Masih Timpang, Tantangan Berat Menteri yang Baru
Kualitas Pendidikan Masih Timpang, Tantangan Berat Menteri yang Baru