Batusangkar, Padangkita.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Datar telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari empat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Tanah Datar pada Pilkada 2020.
Dari LPSDK yang diterima Sabtu (31/10/2020) itu, pasangan Eka Putra-Richi Aprian masih menjadi pasangan dengan modal tertinggi, disusul pasangan Betti Shadiq Pasadigoe-Edytiawarman, lalu pasangan Zuldafri Darma-Sultani, serta Jon Enardi-Syasruddin.
Pasangan Eka Putra-Richi Aprian melaporkan LPSDK sebesar Rp427.450.000. Sedangkan pasangan Betti Shadiq Pasadigoe-Edytiawarman Rp239.766.000. Berikutnya pasangan Zuldafri Darma-Sultani sebesar Rp20.000.000, dan pasangan Jon Enardi-Syasruddin Rp14.960.000.
Semua dana yang dilaporkan oleh masing-masing pasangan calon dalam LPSDK itu, berasal dari pribadi calon. Sementara dari sumbangan partai politik, peseorangan, kelompok dan badan hukum swasta sama-sama nihil.
"Jadi, dalam laporan itu ada tiga kali tahapan, awalnya Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), itu sudah dilaporkan paslon pada 26 September kemarin. Kemudian saat ini LPSDK yang diserahkan pada 31 Oktober kemarin," kata Ketua KPU Tanah Datar, Fahrul Rozi, di kantor KPU Tanah Datar, Selasa (3/11/2020).
Pada kesempatan itu Fahrul didampingi Divisi Teknis Erlonadi, dan Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Tomas Hendriko.
Setelah ini, kata Fahrul, akan ada laporan ketiga yakni Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang akan disampaikan pada Desember mendatang.
"Jadi, untuk LPPDK ini akan dilakukan audit oleh akuntan publik yang ditunjuk KPU, nanti hal itu akan dilakukan sesuai jadwal pada 7-21 Desember atau setelah masa kampanye," jelas Fahrul.
Fahrul juga menjelaskan, sumbangan dana kampanye itu bisa berbentuk barang maupun uang. "Dan penggunaannya untuk keperluan selama masa kampanye, bisa berbentuk Alat Peraga Kampanye (APK), maupun Bahan Kampanye (BK)," bebernya.
Untuk mengantisipasi potensi kecurangan seperti “money politics” di Tanah Datar, KPU telah berusaha menutup celah terjadinya kecurangan. Mulai dari bekerja sama dengan pihak terkait hingga memilih anggota PPS dan KPPS yang dijamin independen.
"Lagi pula saat ini, kampanye dalam masa pandemi. Pertemuan dengan memobilisasi orang dibatasi. Meski begitu, kita tetap berusaha menutup celah terjadinya kecurangan. Kita tetap imbau masyarakat memantau perjalanan Pilkada," sebutnya.
Di Tanah Datar sendiri, jelas Rozi, tercatat sebanyak 879 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 75 nagari. Dari jumlah TPS itu, dibutuhkan sekitar 6.153 petugas KPPS, yang baru selesai diseleksi.
"Tahapan pemilihan petugas KPPS susah selesai, namun masih dalam proses tahap akhir termasuk mendengarkan masukan dari tokoh masyarakat, " sebutnya.
Nantinya, petugas KPPS yang telah dipastikan lolos, akan dibekali peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis untuk menjalankan tugas-tugasnya.
Baca juga: Empat Pasangan Calon Pilkada Tanah Datar Punya Nomor Urut, Pilih Mana?
"Jadi tidak merupakan anggota partai atau tim sukses, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi petugas KPPS. Semua itu untuk mengantisipasi terjadinya keberpihakan maupun kecurangan," tambahnya.
Rozi menuturkan, antusias masyarakat sendiri sangat tinggi dalam menyukseskan Pilkada kali ini. Dalam penerimaan petugas KPPS, ribuan masyarakat memasukkan persyaratan untuk menjadi petugas. "Namun kita menerima sesuai kebutuhan yakni 6.153 petugas," tukasnya. [pkt]
