Padang, Padangkita.com – Polda Sumbar mengagendakan pemeriksaan saksi kasus dugaan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan berita bohong dengan terlapor Ade Armando, pekan depan.
Sejauh ini Polda belum memeriksa satupun saksi dalam kasus yang dilaporkan tokoh adat yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakor KAN) Sumbar, Selasa (9/6/2020) itu.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Satake Bayu Setianto menegaskan, proses hukum kasus yang dilaporkan Bakor KAN Sumbar ke Polda Sumbar tetap berlanjut. Saat ini, kata Satake, Polda masih menunggu saksi yang diajukan pelapor untuk diperiksa.
"Dari pengacaranya belum menyampaikan saksi yang akan diperiksa. Kemungkinan pekan depan pengacara (pelapor) bakal membawa saksi untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Satake kepada Padangkita.com melalui sambungan telepon, Jumat (19/6/2020) siang.
Kasus yang dilaporkan Bakor KAN Sumbar ini bermula dari unggahan Ade Armando di akun media sosial (facebook) miliknya. Ade Armando yang juga pengajar di Universitas Indonesia ini mengomentari kebijakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang meminta agar aplikasi Injil berbahasa Minang dihapus dari Playstore. Ade Armando menulis komentarnya itu dengan me-reply sebuah link berita berjudul “Gubernur Sumbar Surati Menkominfo, Minta Aplikasi Injil Bahasa Minang Dihapus”.
Waktu itu dia menulis: “lho ini maksudnya apa? Memang orang Minang nggak boleh belajar Injil. Memang orang Minang nggak boleh beragama Kristen? Kok Sumatra Barat jadi Provinsi terbelakang seperti ini sih? Dulu kayaknya banyak orang pinter dari Sumatra Barat. Kok sekarang jadi lebih kadrun dari kadrun.”
Komentar Ade Armando tanggal 4 Juni itulah yang dianggap oleh tokoh adat Sumbar sebagai pencemaran terhadap masyarakat Minang, mengandung berita bohong, dan bermuatan kebencian.
Tokoh adat Sumbar yang tergabung dalam Bakor KAN melaporkan Ade Aramando ke Polda Sumbar Selasa (9/6/2020).
Wendra Yunaldi, salah seorang pengacara Bakor KAN Sumbar, menilai Ade Armando telah melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE juncto Pasal 14 ayat 2 UU ITE dan Pasal 15 KUHP.
Menanggapi laporan Bakor KAN Sumbar itu, Ade Armando tak mempersoalkan. Dia menyatakan siap diperiksa polisi jika memang dibutuhkan. “Siap diperiksa polisi dan siap menjalankan proses hukum. Saya tentu saja siap dibuang oleh masyarakat adat,” kata Ade Armando kepada Kompas, Kamis (11/6/2020). [ryo/pkt]
