Simpang Empat, Padangkita.com - Ketua Komisi IV DPRD Pasaman Barat (Pasbar) Adriwilza menyesalkan Dinas Kesehatan (Dinkes), yang tidak jujur soal pengadaan alat pelindung diri (APD) yang ditemukan di gudang farmasi Dinkes Pasbar.
Selama ini, kata Adriwilza, setiap pertemuan dengan DPRD pihak Dinkes selalu mengatakan APD belum datang.
"Kita sudah tiga kali pertemuan dengan Dinkes, tetapi setiap pertemuan pihak Dinkes selalu mengatakan bahwa APD belum datang. Namun, saat kita sidak malah ditemukan tumpukan APD di Gudang Dinkes," ucapnya dengan nada kesal, Jumat (12/6/2020).
Padahal, lanjut Adriwilza, APD itu sangat dibutuhkan petugas kesehatan di Puskesmas dan petugas pengawasan di posko perbatasan sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Saat ini tentu pemanfaatannya kita rasa sudah tidak tepat sasaran. Padahal anggaran untuk ini mencapai Rp10 miliar, tetapi baru Rp2,1 miliar yang dibelanjakan, sudah menumpuk," lanjutnya.
Ia mempertanyakan kenapa hingga hari ini belum juga dibagikan, sementara Pasbar sudah menetapkan masa “new normal”.
Nilai Ada Kejanggalan
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPRD Pasbar, Muhammad Guntara menilai pengadaan APD ini aneh dan penuh kontroversi.
Baca juga: Dewan Pertanyakan Tumpukan APD di Gudang Farmasi, Ini Jawaban Kadis Kesehatan Pasbar
Pasalnya, informasi pihak Dinas Kesehatan APD ini sudah datang sejak awal Mei dan saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Inspektorat.
Namun yang anehnya lagi, surat penerimaan barang ini telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Jon Hardi, sementara panitia barang belum menandatangani dan menerima barang itu.
"Tentu ini aneh, kok malah Kadis yang duluan tanda tangan dengan menyatakan telah menerima, sementara panitia pengadaan sendiri belum menyatakan menerima," ujarnya.
Inspektorat, lanjut Guntara, hingga saat ini masih terus melakukan pemeriksaan karena ada sejumlah barang yang tidak sesuai nomor registernya.
"Keterangan pihak Inspektorat tadi, ada sejumlah barang yang tidak sesuai registernya. Namun Kadis sudah mengeluarkan surat menerima barang dari rekanan, padahal pemeriksaan dari inspektorat belum selesai. Tentu ini menjadi tanda tanya," ungkapnya.
Guntara melihat Dinkes Pasbar terkesan seperti menutupi perihal APD yang ditumpuk di gudang Dinkes. Karena, awalnya kata penanggung jawab gudang ada hand sanitizer di balik kardus.
"Kata penanggung jawab gudang ada hand sanitizer di balik kardus, tetapi Kadis Kesehatan membantah hal itu," tambahnya.
Dana Belum Dibayarkan
Sementara itu, Kepala Dinkes Pasaman Barat Jon Hardi mengatakan, anggaran yang diambil dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 10 miliar untuk pengadaan APD ini telah dibelanjakan senilai Rp2,1 miliar, tetapi belum dibayarkan kepada rekanan.
"APD yang dibeli itu ada sekitar 11 item dan sudah ada di gudang, tetapi belum kita bayarkan, karena menunggu pengecekan Inspektorat," jelasnya.
Ia menegaskan, dalam pengadaan APD ini pihaknya sangat hati-hati. Barang APD setelah sampai dititip di gudang farmasi Dinas Kesehatan, dan nantinya akan diperiksa oleh tim panitia pengadaan barang dan Inspektorat.
"Kita meminta pendampingan ke Inspektorat sehingga APD per item diperiksa sebelum dibagikan. Sore kemarin pemeriksaan sudah selesai dan akan mulai dibagikan Senin depan," tandasnya.
Ia menekankan, walaupun masa PSBB telah berakhir, tetapi APD yang dibeli bisa digunakan untuk cadangan di Puskesmas. Sebab, pandemi Covid-19 tidak jelas kapan akan berakhirnya. [rom/pkt]
