Sarilamak, Padangkita.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar meningkatkan kualitas dan daya saing komoditas gambir di Kabupaten Limapuluh Kota. Kolaborasi diwujudkan dalam program bertajuk Pendampingan Desa Devisa Gambir Limapuluh Kota.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyatakan program ini diharapkan dapat menjadi solusi menyeluruh, tidak hanya untuk meningkatkan kuantitas produksi, tetapi juga mutu dan akses pasar ekspor bagi para petani gambir di Kabupaten Limapuluh Kota.
“Melalui program ini, para pelaku usaha gambir lokal diharapkan tidak hanya sekadar memproduksi, tapi juga mampu naik kelas menjadi eksportir yang kompetitif,” kata Mahyeldi saat peluncuran program Desa Devisa Gambir Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, Selasa (29/7/2025).
Senada dengan Gubernur, Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan petani gambir, mengingat besarnya kontribusi daerah itu terhadap ekspor gambir nasional.
“Sekitar 90 persen ekspor gambir Indonesia berasal dari Limapuluh Kota. Namun, manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani. Program ini menjadi momentum untuk mengubah itu,” tegas Safni.
Data mencatat, produksi gambir di Limapuluh Kota mencapai 9.000 ton per tahun, dengan sekitar 100.000 petani tersebar di 35 nagari di 8 dari total 13 kecamatan di daerah tersebut.
Baca juga: Mahyeldi Berkomitmen Upayakan Harga Gambir yang Stabil untuk Kesejahteraan Petani
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin menyampaikan bahwa program ini mendapat dukungan penuh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Menurutnya, pendekatan yang diterapkan bersifat menyeluruh, mencakup tiga lini penting: hulu, tengah dan hilir.
“Di hulu, kami fokus pada penguatan teknis produksi dan pengolahan; di lini tengah, pada penguatan kelembagaan dan kemitraan; serta di hilir, kami fasilitasi akses pembiayaan dan transformasi ke pasar global,” jelas Dody.
Ia menambahkan, kolaborasi ini juga bertujuan untuk mengonsolidasikan peran seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, dalam membangun ekosistem ekspor yang berkelanjutan berbasis potensi lokal. [*/pkt]
