Tanjungpinang, Padangkita.com - Rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) menemui kendala. Sebelumnya telah dijadwalkan, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad akan menyerahkan sertifikat lahan pembangunan Jembatan Babin pada akhir Mei 2022 lalu, namun meleset. Pasalnya, proses konsinyasi masih belum tuntas di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.
“Pada tahun 2022 berjalan ini, PN Tanjungpinang sudah menyelesaikan sebagian proses konsinyasi dan penetapannya sudah dikeluarkan. Sedangkan sebagiannya lagi prosesnya masih berjalan,” terang Humas PN Tanjungpinang, Isdaryanto, di Tanjungpinang, dilansir Padangkita.com, Senin (30/5/2022).
Soal berapa banyak persil lahan yang masih dalam proses konsinyasi? Mengenai hal itu, Isdaryanto mengaku kurang detail berapa jumlahnya. Menurutnya, PN Tanjungpinang memproses sidang konsinyasi ketika adanya pengajuan dari Pemerintah Provinsi Kepri.
“Pengadilan bersifat pasif, ketika ada berkas yang diajukan, kita periksa atau digelar sidangnya. Sedangkan untuk data di lapangan kita tidak punya,” tegasnya.
Sebelumnya Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, pihaknya masih fokus untuk menyelesaikan persoalan lahan untuk pembangunan strategis Jembatan Babin. Gubernur menargetkan pada bulan Mei ini sudah tuntas dan diserahkan ke Pemerintah Pusat.
“Yang jelas, saat ini kita tengah fokus untuk menyelesaikan persoalan konsinyasi lahan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang. Karena ada beberapa persil yang belum selesai,” ujar Gubernur Ansar.
Sebagian lahan yang sudah dikonsinyasi, telah terbit sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah proses konsinyasi selesai, dan sertifkat diterbitkan, maka akan segera diserahkan ke Pemerintah Pusat. Setelah itu, Pemerintah Provinsi Kepri segera menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Pusat.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas PU Kepri, Rodiantari mengatakan, untuk mendukung pembebasan lahan tersebut, Pemprov Kepri lewat APBD TA 2022 ini sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk membebaskan lahan seluas 4,9 hektare yang tersebar pada 34 bidang tanah.
Diberitakan Padangkita.com sebelumnya, Kementerian PUPR bersiap melakukan pembangunan Jembatan Batam-Bintan sepanjang 14,7 km. Jembatan bertipe cable-stayed ini akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia yang membelah laut, lebih panjang dari Jembatan Suramadu (5,4 km).
Diketahui, Korea Selatan menyampaikan minat turut serta dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini melalui Korean Exim Bank (KEXIM), yang telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 22 September 2021, untuk mendanai komponen cable stayed dengan skema KPBU.
Hal ini disampaikan Pemerintah Korea Selatan, yang diwakili oleh Wakil Menteri Minister for Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Yun Seong-won saat bertemu Kementerian PUPR akhir Maret 2022 lalu. Pemerintah Korea Selatan berharap dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini melalui skema KPBU.
Baca Juga: Fakta Seputar Jembatan Batam- Bintan, Jembatan Terpanjang RI yang Bakal Geser Suramadu
“Setelah kami pelajari, KPBU dengan model MRG kurang lebih sama seperti skema yang kami tawarkan yakni Availability Payment,” tambah Wamen Yun Seong-won. [isr]
