Jakarta, Padangkita.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memberikan pernyataan untuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), terkait opsi penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang terus digaungkan LBP.
Menurut Hasto, LBP tak layak berbicara tentang penundaan Pemilu 2024. Hasto pun mempertanyakan kapasitas LBP berbicara penundaan pemilu.
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (14/3/2022) lalu.
Dia juga menyoroti LBP yang mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin tunda pemilu 2024.
”Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam,” kata Hasto.
PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
Luhut, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
Baca Juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Ketua DPD RI Minta Parpol Tak Bikin Gaduh
“Oleh karena itu, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto. [*/isr]
