Berita Pasaman hari ini dan berita Sumbar hari ini: kecambah atau benih sawit bermutu pastilah disertai dengan sertifikat dari sumber benih
Lubuk Sikaping, Padangkita.com- Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mendorong petani dan perusahaan kelapa sawit agar memperoleh sertifikat lahan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
"Pemerintah daerah juga mesti mendorong untuk mendapatkan ISPO. Persyaratan untuk mendapatkannya memang banyak, makanya semua harus saling mendukung," kata Audy saat kegiatan Safari Ramadan di Pasaman, Rabu (28/4/2021).
Dia mengatakan, banyak daerah di Sumbar yang memiliki perkebunan kelapa sawit, seperti Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya dan Solok Selatan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam dua tahun belakangan mendapatkan bantuan Rp600 miliar dari pemerintah pusat.
Namun karena banyak lahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat, dana tersebut harus dikembalikan.
Padahal, pemerintah menargetkan melakukan replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR) mencapai 2,49 juta hektare selama periode 2017-2021.
Untuk menjalankan program replanting tersebut, pemerintah menunjuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) guna membantu petani dengan dana hibah senilai Rp25 juta per hektare.
"Syaratnya, adanya bukti kepemilikan lahan pertanian, harus ada sertifikatnya. Jadi, kami imbau seluruh bupati agar mendorong, supaya betul betul bisa tersalurkan," sampainya.
Selain itu, Audy juga menyampaikan permasalahan bagi petani kelapa sawit yaitu kekurangan benih yang bersertifikat baik.
Hingga saat ini peredaran benih (kecambah) sawit palsu atau tanpa sertifikat sumber benih masih beredar di masyarakat.
Padahal, penggunaan benih tidak bermutu dapat mengakibatkan kerugian biaya, waktu, tenaga, produksi bahkan pendapatan pekebun.
"Kami tegaskan, kecambah atau benih sawit bermutu pastilah disertai dengan sertifikat dari sumber benih," ungkapnya.
Hal ini penting diketahui masyarakat khususnya petani pekebun agar tidak mudah terkecoh dengan penawaran harga benih sawit murah.
Wagub Sumbar mengungkapkan, Pemprov Sumbar sudah pernah mengadakan pertemuan dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumbar dengan mengundang berbagai dinas kabupaten yang disasar realisasi program replanting.
Baca juga: Diduga Korsleting Listrik, Dua Rumah di Jorong Tinggam, Pasbar Ludes Terbakar
"Program PSR untuk masyarakat sebenarnya ini peluang karena gratis dari pemerintah," ujarnya. [rna]
