2 Program Unggulan Pemprov Sumbar Ini Jadi Prioritas Pengawasan BPKP, Ini Alasannya

2 Program Unggulan Pemprov Sumbar Ini Jadi Prioritas Pengawasan BPKP, Ini Alasannya

Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Dessy Adin dan Wagub Sumbar Audy Joinaldy. [Foto: Diskominfotik Sumbar]

Padang, Padangkita.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan dua program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) sebagai agenda prioritas pengawasan daerah tahun 2023.

Kedua program unggulan tersebut yaitu, optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan, dengan pendekatan sampah sebagai sumber energi alternatif dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terintegrasi.

Kemudian, program peningkatan pendapatan petani dan nelayan melalui alokasi 10 persen anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, salah satunya kehutanan sosial.

Penetapan kedua agenda prioritas pengawasan daerah ini disampaikan BPKP dalam sharing session talkshow ‘Palanta Ilmu’ bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy di Library Cafe, Kantor Wilayah BPKP Sumbar di Padang, Jumat (3/2/2023).

Mengangkat tema “Pacu Produktivitas Gegas Ekonomi Berkelanjutan”, Wagub Audy menjelaskan, landasan dipilihnya pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi sektor unggulan dalam RPJMD Sumbar 2021-2026 adalah tingginya peningkatan limbah B3 pada masa pandemi Covid-19.

Khususnya dari sektor medis, dan terbatasnya fasilitas pengolahan limbah B3 di Indonesia, serta peluang ekonomi bagi daerah yang dapat dimanfaatkan dari pengolahan limbah tersebut.

Sementara itu, program peningkatan pendapatan petani didasari atas dominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertanian yang mencapai 25 persen, serta luasnya areal kawasan hutan di Sumbar, yaitu mencapai 55 persen dari total luas wilayah 43.013 km persegi.

“(Sebanyak) 55 persen wilayah Sumatra Barat adalah hutan, dari 55 persen itu, 35 persennya adalah hutan lindung. Terus, seribu lebih nagari-nagari kita berada di wilayah perhutanan itu,” jelas Audy.

“Balik lagi ke teori ekonomi dasar, untuk mengungkit ekonomi yang paling mudah ya dari sektor utamanya dulu, yaitu pertanian. Karena sarana sudah ada. Dan, betul, sektor pertanian tetap tumbuh meski selama pandemi Covid-19,” sambung Wagub.

Memasuki tahun ke tiga RPJMD 2021-2026 tersebut, kedua progul ini mulai menunjukkan progres yang cukup signifikan. Di antaranya yaitu, fasilitas pengolahan limbah B3 yang dibangun di Padang, dalam satu tahun telah mengolah 200 ton limbah B3 dari 150 fasilitas kesehatan yang ada di Sumatra Barat.

“Harapannya kita juga bisa menangkap juga limbah dari provinsi lain seperti Riau dan Jambi, sehingga dari sampah ini efek ekonomi nya semakin besar untuk Sumatra Barat,” terangnya.

Sedangkan pada sektor perhutanan sosial, Audy mengatakan sampai dengan akhir 2022 lalu, tercatat peningkatan pendapatan petani hampir 11 persen, ditambah hilirisasi produk perhutanan sosial yang sudah berkualitas ekspor, seperti kopi Solok Radjo.

“Tetapi ini harus terus d evaluasi, di-push dan di-develop. Ketika diberikan umpan, kelompok tani dan hutan itu harus bisa men-drive hasil ekonomi. Jadi, nanti yang dibantu kelompok yang lain lagi, kelompok yang sudah pernah mendapat bantuan dan berhasil, kita arahkan untuk membantu kelompok yang lain,” lanjut Audy.

Berkaitan dengan hal ini pula, BPKP punya peran amat besar. Terutama untuk mengawasi dan mengingatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.

Diakui Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Dessy Adin, beberapa tahun terakhir merupakan tahun berat, karena segala daya yang dimiliki pemerintah dioptimalkan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Belum lagi tahun ini, pemerintah juga harus bersiap menghadapi adanya kemungkinan krisis pangan, energi dan keuangan global.

Kondisi ini, kata dia, tentu menuntut adanya prioritas pemerintah maupun kepala daerah dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam hal ini BPKP bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai early warning system atas berjalannya program pemerintahan,” ungkap Dessy.

Dessy berharap sharing session antara BPKP dan Pemprov Sumbar dapat terus memberikan insight dan foresight bagi kedua belah pihak, khususnya dalam menjalankan maupun pengawasan terhadap program-program pembangunan.  [*/pkt]

 

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Pemprov Sumbar kembali Raih Opini WTP dari BPK, telah 12 Kali Berturut-turut
Pemprov Sumbar kembali Raih Opini WTP dari BPK, telah 12 Kali Berturut-turut
Stok Makanan Cukup Banyak, Wagub Audy Imbau Masyarakat Menyumbang Bantuan Jenis lain
Stok Makanan Cukup Banyak, Wagub Audy Imbau Masyarakat Menyumbang Bantuan Jenis lain
Wagub Audy akan Pimpin Kegiatan ORARI Sumbar di Lokasi Bencana
Wagub Audy akan Pimpin Kegiatan ORARI Sumbar di Lokasi Bencana
Jusuf Kalla: PMI akan ‘All Out’ Bantu Korban dan Penanganan Bencana di Sumbar
Jusuf Kalla: PMI akan ‘All Out’ Bantu Korban dan Penanganan Bencana di Sumbar
Bencana di Sumbar Merusak Banyak Infrastruktur, Sejumlah Anggaran Terpaksa Bergeser
Bencana di Sumbar Merusak Banyak Infrastruktur, Sejumlah Anggaran Terpaksa Bergeser
Pemprov Fokus Pulihkan Sektor Kesehatan - Infrastruktur Terdampak Bencana di Pessel dan Padang Pariaman
Pemprov Fokus Pulihkan Sektor Kesehatan - Infrastruktur Terdampak Bencana di Pessel dan Padang Pariaman