Lebih lanjut, jelas Irwan, selama ia menjabat sebanyak delapan Opini WTP telah diraih Sumbar. "Yang paling membanggakan, Pemprov Sumbar telah meraih delapan Opini WTP secara berturut-turut dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)," jelasnya.
Penghargaan yang diterima itu, ucap Irwan, merupakan bentuk motivasi jajaran agar lebih giat bekerja.Namun, jelas Irwan, penghargaan itu bukanlah tujuan utama dalam bekerja. Tapi, yang paling utama itu kepuasan masyarakat.
Lalu, percepatan dalam pelayanan juga dinilainya memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, peradaban dan lainnya.
"Jika kita diberikan penghargaan, tentu ini menjadi bukti bahwa apa yang telah dilakukan itu sesuai dengan koridornya," imbuhnya.
Atas pekerjaan yang baik dan memuaskan itu, kata Irwan, tentunya akan beradampak pada sektor-sektor lain dengan memberikan pelayanan yang cepat, prima, mudah dan ikhlas, maka seluruh aspek kehidupan juga akan lebih mudah.
Selanjutnya, Irwan menyebutkan semua ini merupakan berkat kerjasama dengan OPD tidak terkecuali bisa disebut satu per satu semangat yang luar biasa ini untuk mencari persoalan mencari solusi melakukan tindakan.
"Oleh karena itu dalam sepuluh tahun memimpin kami merasa puas, masih bisa mengendalikan diri, walaupun itu marah saya rasa tidak, cuman suara saya agak tinggi, itu adalah merupakan penekanan, agar pekerjaan cepat diselesaikan, kalau tidak hari besoknya paling lama sudah siap," katanya.
Saat itu, Irwan juga menyampaikan permintaan maafnya jika selama menjabat ia ada salah. "Mohon kami untuk dimaafkan, dan kamipun tidak ada menyimpan dendam atau kesal yang terpendam sedikit pun," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan masyarakat yang tergabung dalam sejumlah aliansi menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sumbar. Mereka mempertanyakan kinerja Irwan Prayitno selama sepuluh tahun belakang. Mereka juga menilai, selama sepuluh tahun masa kepemimpinan Irwan Prayitno tidak membuahkan hasil.
Baca juga: Wagub Sumbar Nasrul Abit Berangkat ke Mamuju Sulbar, Bawa Bantuan Rp500 Juta dan Rendang
berdasarkan evaluasi yang mereka lakukan, selama Irwan Prayitno menjabat, tidak terlihat pembangunan fisik di Sumbar. Hal tersebut menjadi dasar bagi mereka menduga bahwa Irwan Prayitno terindikasi menyelewengkan anggaran negara. [*/zfk]