Ilustrasi (Foto: Ist)
Padangkita.com - Menjelang pergelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar pada tahun depan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Kepala Daerah (NPHD Pilkada) dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Padang.
Pemko Padang menyiapkan dana Rp8 miliar untuk Panwaslu dengan rincian: Rp1.897.294.000, dianggarkan pada Perubahan APBD 2017 dan Rp6.102.706.000 pada APBD 2018.
Walikota Padang berharap dengan telah ditanda tanganinya NPHD tersebut Panwaslu akan lebih mudah dalam pelaksanaan tugasnya.
"Dengan telah ditandatanganinya NPHD diharapkan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan agenda yang telah terencana. Panwaslu akan lebih mudah dalam pelaksanaan tugasnya karena sudah memiliki dana," kata Mahyeldi dilansir dari humas, Selasa (19/09/2017).
Walikota juga mengatakan, untuk biaya Pilkada tahun 2018 diperkirakan akan mencapai Rp55 miliar. Sebanyak Rp 37 milyar diantaranya untuk KPUD Kota Padang.
Khusus untuk dana hibah bagi KPUD, saat ini sudah tersedia dana sebesar Rp 4 milyar. Sedangkan sisanya sebesar Rp 33 milyar akan dianggarkan pada APBD 2018.
Mahyeldi berharap agar Panwaslu memanfaatkan betul secara maksimal dana hibah yang diberikan. Juga diharapkan dapat mempertanggungjawabkan dengan baik anggaran yang diberikan dan menyelesaikan administrasi keuangan secara cepat dan tepat.
"Panwaslu agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, serta mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan," tukas Mahyeldi.
Berdasarkan data KPUD Padang, Pemilihan Walikota Padang 2018 digelar pada 27 Juni 2018. Sebelumnya dilakukan sejumlah tahapan.
