Ilustrasi
Padangkita.com – Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp2.220 triliun, yang diarahkan mencapai sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan tema kebijakan fiskal 2018 adalah ‘Pemantapan Pengelolaan Fiskan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan’. Artinya, imbuh Sri, APBN 2018 diharapkan menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sekaligus juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan lapangan kerja.
“Tahun 2018 pemerintah menempuh tiga strategi fiskal yaitu, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan,” jelasnya, Kamis (26/10/2017) dikutip dari laman setkab.go.id.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa APBN 2018 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik, yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagaimana berikut.
Pertama, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4 persen, lalu inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen, ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada Rp13.400 per dolar Amerika Serikat.
Keempat, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen, kelima, Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel, dan terakhir, Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
Sri Mulyani menuturkan besaran indikator ekonomi makro tahun depan dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih lemah, perdagangan dunia meningkat namun masih dibayangi isu proteksionisme dan perlambatan tingkat permintaan dari Tiongkok, Uni Eropa dan Jepang, serta ketegangan geo politik di Timur Tengah dan Asia.
Selain itu juga dipengaruhi domestik, dengan tingkat kepercayaan dan daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, peningkatan peran swasta melalui kredit investasi dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran serta penguatan cadangan devisa.
Ia menjelaskan pendapatan negara tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun, terutama berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun.
Beberapa langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan reformasi di bidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai.
“Sedangkan di bidang PNBP, pencapaian target didukung dengan langkah efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kinerja BUMN, perbaikan regulasi PNBP serta perbaikan pengelolaan PNBP di Kementerian/Lembaga,” katanya.
Belanja Negara tahun 2018, lanjut Menkeu, ditetapkan sebesar Rp2.220,7 triliun, yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.454,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun.
