Besok, Pengusaha dan Sopir Angkot di Padang Demo Tolak Angkutan Daring

Surat pemberitahuan demo angkutan kota di Padang, pada Senin (11/12/2017).

Padangkita.com – Aliansi Pengusaha Angkutan Kota (APAK) Kota Padang akan menggelar aksi demo menolak angkutan berbasis aplikasi online untuk beroperasi di Kota Padang.

Koordinator Aksi, Afrizon Muslim menyatakan aksi tersebut akan dilaksanakan Senin (11/12/2017) di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Selain itu, mereka juga meminta Gubernur untuk memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 108 tahun 2017.

“Memberlakukan Permenhub nomor 108 tahun 2017 tentang Angkutan Berbasis Online (meminta gubernur untuk menghentikan angkutan berbasis online sebelum mematuhi aturan yang berlaku),” tulis surat pemberitahuan APAK ke Polresta Padang, Minggu (10/12/2017).

Selain itu, APAK juga akan mempertanyakan perpanjangan izin trayek oleh pemerintah selama 5 tahun. Kegiatan ini direncanakan akan dikikuti oleh seluruh angkutan umum di Kota Padang dan akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Setelah melalui serangkaian proses pembahasan, uji publik, dan sosialisasi, Kemenhub terbitkan Peraturan pengganti PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam trayek yang menjadi payung hukum angkutan taksi online. Seperti diketahui Mahkamah Agung telah menganulir 14 pasal yang terdapat dalam PM 26/2017.

Peraturan pengganti tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 108 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Menhub tanggal 24 Oktober 2017 dan akan berlaku efektif mulai 1 November 2017. Ada 9 substansi yang menjadi perhatian khusus dalan PM 108 Tahun 2017 yaitu, argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin, SRUT, dan pengaturan peran aplikator.

Substansi pertama Argometer, yaitu bahwa besaran biaya angkutan sesuai yang tercantum pada argometer yang ditera ulang atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi.

Kedua Wilayah Operasi, taksi online beroperasi pada wilayah operasi yang ditetapkan.

Ketiga Pengaturan Tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Keempat STNK, atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi.

Kelima Kuota, yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat/Kepala BPTJ/Gubernur sesuai kewenangannya.

Keenam Domisili TNKB, menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi.

Ketujuh Persyaratan Izin, memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi.

Kedelapan SRUT, salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.

Kesembilan Pengaturan Peran Aplikator, perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai Perusahaan Angkutan Umum.

Diharapkan dengan terbitnya PM 108 Tahun 2017, semua pemangku kepentingan termasuk angkutan online dan konvensional dapat memahami dan mematuhi peraturan ini, karena proses penyusunannya sudah mengakomodir semua pihak, dengan mempertimbangkan UU 20 Tahun 2008 ttg UMKM dan UU 22 Tahun 2009 ttg LLAJ.