Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Politikus Partai PAN, Hendri Septa telah resmi dilantik sebagai Wali Kota Padang definitif, Rabu (7/4/2021).
Padang, Padangkita.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Hendri Septa telah resmi dilantik sebagai Wali Kota Padang definitif, Rabu (7/4/2021). Hendri dilantik oleh Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, yang merupakan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbar, untuk menjadi Wali Kota Padang sisa masa jabatan 2019-2024.
Sebelumnya, Mahyeldi dan Hendri adalah pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Diusung oleh koalisi PKS-PAN, pasangan itu berhasil memenangkan Pilkada Kota Padang pada 2018 lalu.
Namun, setelah sekitar dua tahun memimpin, Mahyeldi terpaksa harus meninggalkan kursi wali kota. Dia ditugaskan partai untuk mengikuti laga Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020 dengan didampingi oleh pengusaha Audy Joinaldy.
Nasib baik di tangan Mahyeldi. Dia bersama Audy dinyatakan sebagai pemenang Pilgub. Yang bersangkutan lalu dilantik menjadi gubernur pada Februari lalu.
Pasca-Mahyeldi diangkat menjadi gubernur, Hendri pun naik status sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Padang. Kini Hendri resmi menjabat sebagai Wali Kota.
PKS-PAN Sama-Sama Ingin Kursi Wakil Wali Kota Padang
Kini tentang siapa sosok yang akan duduk di kursi wakil wali kota Padang pun menjadi atensi banyak orang.
Ada anggapan yang berkembang bahwa kursi wakil wali kota adalah milik PKS, sebab kursi wali kota telah diisi kader PAN. Namun, PAN sendiri seakan tidak rela, dan membantah telah menyerahkan ke PKS.
Sejumlah nama mengemuka, dan ada yang berusaha mencari perhatian.
Saat pelantikan Hendri masih berlangsung, misalnya, di luar Auditorium Gubernuran, politikus PAN yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Amril Amin kepada wartawan, menyatakan dirinya siap apabila diminta menjadi Wakil Wali Kota Padang.
"Jika partai mengamanahkan, saya siap. Tergantung pimpinan partai merekomendasikan anggotanya siapa yang terbaik. (Saya) sangat siap sekali," ungkapnya.
Dia mengatakan kursi wakil wali kota bukan hanya milik PKS, tapi juga PAN. Hal itu karena pasangan Mahyeldi-Hendri diusung kedua partai itu pada Pilkada Kota Padang 2018.
Sesuai peraturan perundang-undangan, lanjut dia, partai pengusung memiliki hak yang sama untuk mengusulkan nama wakil wali kota ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
"Di aturan, setiap partai pengusung punya hak mengirim nama untuk dipilih oleh anggota DPRD," jelas Amril.
Saat ini, ungkap Amril, DPRD Padang masih menunggu nama-nama calon wawako dari kedua partai tersebut.
Sementara itu, Hendri, ketika ditemui wartawan usai pelantikan, menyampaikan dirinya akan bekerja keras demi kemajuan Kota Padang. Dia bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dia menekankan pendampingnya nanti dalam memimpin Kota Padang haruslah orang yang bisa membantunya dalam mewujudkan program yang telah dirancang.
Terkait siapa calon wakil wali kota Padang dari PAN, dia menyerahkan kepada DPP.
"Tidak ada urusan saya. Saya serahkan kepada Ketua DPP," sebut Hendri yang juga Ketua DPD PAN Padang.
Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, juga hadir pada acara pelantikan Hendri. Zulkifli hadir dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua MPR.
Saat ditanyakan siapa nama yang diputuskan DPP PAN untuk mengisi kursi wakil wali kota Padang, Zulkifli berkata, "Wali Kota baru hari ini dilantik. Istirahat dululah sehari. Besok baru ngomong soal Wakil Wali Kota."
Lalu bagaimana tanggapan PKS? Mahyeldi mengatakan DPW PKS Sumbar sudah mengusulkan sejumlah nama calon wakil wali kota Padang ke DPP PKS. Pihaknya saat ini masih menunggu keputusan DPP. Dalam membahas siapa wakil wali kota Padang, pihaknya akan mengikuti mekanisme aturan yang ada.
"Kita ikuti aturannya," ucapnya.
Perebutan untuk Pilkada Kota Padang 2024
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi menilai kedua partai sama-sama ingin mendapatkan jatah kursi wakil wali kota Padang karena jabatan tersebut dipandang strategis bagi partai politik untuk menyosialisasikan kader untuk Pilkada 2024.
"Jelas, wakil wali kota dalam konteks Pilkada 2024 nanti bisa menjadi tempat sosialisasi diri bagi partai. Ini sangat bermanfaat bagi partai yang ingin menempatkan kadernya di sana. Karena dengan posisi itu, dengan kegiatan yang dilakukan, dengan anggaran yang tersedia, intensitas kunjungan ke masyarakat, itu juga menjadi modal besar bertanding di 2024. Jadi, setiap orang akan melirik kursi itu," jelasnya saat dihubungi Padangkita.
Dengan kata lain, Asrinaldi menjelaskan jabatan wakil wali kota akan bisa menjadi sarana bagi kader partai politik yang mengisinya agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat.
Oleh karena itu, dia menegaskan pembahasan soal jatah wakil wali kota Padang akan semakin intens ke depannya. Memang, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, semua partai pengusung sama-sama berhak mendapatkan kursi wakil kepala daerah.
Meski demikian, tentang siapa yang akan menjadi wakil wali kota Padang, hal itu tergantung bagaimana negosiasi PKS dan PAN. "Itu tergantung nego mereka. Apakah PAN mau melepas ke PKS, atau PKS melepas ke PAN, atau kedua belah pihak sama-sama keras untuk mengajukannya. Tergantung PKS dan PAN. Kita lihat nanti," ucap Asrinaldi. [pkt]
