Lalu, kami bersama Alde melakukan pemeriksaan medical check-up ulang di RSUP M. Djamil. Ada suratnya dari M. Djamil yang mengatakan jika Alde ini bisa melakukan pekerjaan tertentu. Surat itu dikirimkan ke BPK dengan tujuan agar direvisi.
Bukannya direvisi, tetap saja tidak menerima. Waktu itu kami berpikir, BPK mungkin tidak paham paradigma disabilitas, namun setelah keluar surat kedua kami merasa sangat dipermainkan. BPK tidak patuh pada UU No. 8 tahun 2016 tentang disabilitas.
Tahun 2020 kasus ini mulai bergulir, katanya sudah ke gubernur juga dan menyurati presiden. Sekarang kabar terbarunya seperti apa?
Pemerintah Provinsi Sumbar dan DPRD Sumbar menyurati BPK. Kita belajar dari kasus drg. Romi ketika, misalnya, mereka belum paham tentang disabilitas itu bisa menerima. Tapi tidak dengan BPK, mungkin karena atasannya presiden. Jadi kita menuntut sekarang ke presiden, BPK harus membuka ruang kesempatan. Undang-undangya (mengamanatkan) 2% (peluang kerja buat disanbilitas), jika pemerintah abai pada hak Alde, pemerintah tidak patuk dengan peraturan mereka.
Apa harapan dari kasus yang dialami Alde?
Alde harus diangkat jadi PNS. Tidak gampang loh lulus jadi PNS. Jika Alde tidak mendapatkan haknya, pemerintah sedang mencoreng mukanya sendiri.
LBH Padang dalam mendampingi kasus hukum, kasus apa saja yang didampingi atau kasus apa saja yang dibantu?
LBH itu punya visi sendiri, tidak semua kasus bisa kami tangani. Di LBH itu kami mendeklarasikan diri punya pendekatan bantuan hukum struktural. Pengacaranya disebut dengan pengacara publik. Kami menangani kasus struktural bukan kasus horizontal. Misalnya ada permasalahan tanah satu orang dengan orang lainnya kami tidak menangani, hanya memberikan konsultasi saja. Tapi kalau misalnya si A punya tanah lalu diambil oleh negara kami ikut campur.
Jadi memang kasus-kasus vertikal, ketika masyarakat berhadapan dengan pemerintah atau masyarakat dengan pelaku usaha. Kami fokus pada kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Alde.
LBH juga membuat pelatihan untuk paralegal? Sebagai perpanjangan tangan LBH atau untuk apa?
Indikator demokrasi yang baik dan substansial itu bisa terwujud dengan masyarakat yang tahu hukum, sadar hak, dan kemudian tahu cara memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, sekolah paralegal hadir bagaimana kami punya teman yang tersebar di 11 Kabupaten Kota. Mereka yang bisa memproteksi komunitasnya agar tidak terampas hak-haknya.
