Jakarta, Padangkita.com- Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B Najamudin menyayangkan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang secara total menutup keran ekspor Coconut Palm oil (CPO) berikut produk Minyak Goreng (Migor), dalam rangka menstabilkan harga Migor di pasaran.
"Kami mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga minyak goreng juga bahan pokok lainnya. Namun jika upaya itu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak fair dan berlebihan tentu akan menimbulkan masalah baru lainnya di level petani dan daerah", ungkap Sultan melalui keterangan resminya, Minggu (24/4/2022).
Menurutnya, kebijakan menutup total keran ekspor sangat berbahaya bagi reputasi dagang RI di pasar global, khususnya bagi para eksportir. Pemerintah sebaiknya utamakan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan domestik dan memenuhi permintaan pasar ekspor yang akan berpengaruh langsung pada posisi neraca perdagangan kita.
"Dalam hal ini Kami percaya bahwa tujuan pemerintah adalah baik, terutama pasca ditetapkannya beberapa tersangka mafia minyak goreng dari pihak kementerian terkait dan beberapa pengusaha. Namun kebijakan ini tidak akan signifikan mempengaruhi nilai tukar petani dan gejolak ekonomi di daerah penghasil sawit", tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Sultan menerangkan bahwa kebijakan pemerintah ini akan merugikan neraca dagang RI di tengah meningkatnya permintaan dan harga CPO di pasar ekspor. Masyarakat hanya meminta agar harga Migor, baik kemasan maupun curah kembali ke harga semula, sebelum terjadi penghapusan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Price Domestik Obligation berikut HET.
Baca Juga: Berlaku 28 April 2022, Indonesia Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya
"Jika kebijakan ini dipaksakan, maka yang rugi tentu jutaan petani serta karyawan perkebunan sawit dan tentunya pertumbuhan ekonomi daerah penghasil sawit pun akan bergejolak. Di sisi lain akan mempengaruhi etos kerja dan produktivitas sawit, karena meningkatnya harga pupuk dan biaya produksi. Padahal produksi CPO kita sangat jauh melampaui kebutuhan pasar domestik, kecuali jika sisa konsumsi CPO dialihkan semuanya menjadi campuran Biosolar mungkin akan cukup bagus", tutupnya. [djp/isr]
