Padang, Padangkita.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong percepatan penerapan Wajib Halal Oktober (WHO) 2024 bagi para pelaku usaha.
Menanggapi hal tersebut, Satgas Halal Sumbar bersama Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Kominfo, dan instansi terkait mengadakan rapat persiapan di Kanwil Kemenag Sumbar pada Selasa (30/4/2024).
Sekretaris Satgas Halal Sumbar, Ikrar Abdi, menegaskan bahwa mulai 18 Oktober 2024, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. "Untuk tahun ini, kampanye wajib halal akan difokuskan di desa wisata, dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Terdapat 3.000 titik desa wisata yang menjadi objek pendampingan halal," jelas Ikrar.
Di Kota Padang, kampanye wajib halal akan dipusatkan di Pantai Padang, salah satu daya tarik wisata utama di Sumatera Barat.
"Kegiatannya akan dipusatkan di Kantor Lurah Berok Nipah. Setelah dibuka oleh Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan halal yang ada di Puja Sera Pantai Padang," ujar Ikrar, Rabu (1/5/2024).
Selain sosialisasi dan pendampingan halal, kegiatan ini juga melayani para pelaku usaha yang ingin menerbitkan sertifikat halal produknya setelah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kabid Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Doni Hendri, menyatakan kesiapan penuh pihaknya untuk mendukung kampanye halal ini karena erat kaitannya dengan desa wisata.
"Di Sumatra Barat, tercatat ada 338 destinasi wisata yang menjadi daya tarik wisata. Ini menjadi peluang untuk mengkampanyekan wajib halal 2024," ungkapnya.
Doni menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata di kabupaten/kota se-Sumatra Barat untuk mendukung kegiatan ini.
Untuk lokasi kampanye halal ini ia menyarankan ada 6 (enam) objek destinasi wisata. Diantaranya, pantai carocok, pantai Padang, islamic center Padangpanjang, danau kembar, istano basa pagaruyuang, dan jam gadang.
"Untuk menyukseskan ini kita perlu melibatkan semua pihak. Bagaimana kampanye halal ini bisa dirasakan di semua pelaku usaha. Apalagi Sumbar peringkat tiga nasional tentang desa wisata," ulasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sumbar Mahyudin mengapresiasi terselenggaranya kampanye halal ini.
Ia mengatakan, sertifikat halal akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha karena halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat.
“Sertifikasi halal ini bukan hanya berlaku bagi produk usaha menengah, kecil, dan mikro, tetapi seluruh pelaku usaha. Ini adalah amanat undang-undang yang harus dijalankan,” ujar Mahyudin.
Baca Juga: Wajib Halal Oktober 2024, Kemenag Sumbar: Segera Urus Sertifikat Gratis!
Saat ini, kata Mahyudin, kesadaran pelaku usaha di Sumbar untuk mengurus sertifikat halal cukup tinggi. Tercatat, sudah ada sekitar 22 ribu lebih pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal. [*/hdp]
