Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp5,5 triliun untuk penanganan pascabencana hidrometeorologi. Angka fantastis ini tidak hanya dialokasikan untuk perbaikan fisik semata, tetapi juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur mitigasi jangka panjang dan relokasi warga dari zona merah.
Hal tersebut dipaparkan secara rinci oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Fadly menjelaskan bahwa estimasi anggaran ini mencakup berbagai sektor vital yang lumpuh akibat bencana yang terjadi sejak akhir tahun lalu.
"Berdasarkan hasil diskusi bersama para tenaga ahli, total kerusakan dan kerugian yang tercatat mencapai sekitar Rp5,5 triliun, dengan rincian kebutuhan di sektor perumahan sekitar Rp2,4 triliun, infrastruktur Rp2,7 triliun, ekonomi Rp154 miliar, sosial Rp93 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp140 miliar," ujar Fadly Amran dalam paparannya.
Menurutnya, lonjakan kebutuhan anggaran ini dipicu oleh strategi Pemko Padang yang ingin menuntaskan masalah banjir secara permanen. Salah satunya dengan memasukkan program pengelolaan sumber daya air yang komprehensif, seperti pembangunan check dam dan sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai.
Dampak bencana hidrometeorologi yang melanda periode November 2025 hingga Januari 2026 ini memang cukup masif, memengaruhi kehidupan 67.563 jiwa. Data kerusakan rumah pun terbilang tinggi, dengan 556 unit rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit rusak ringan.
Selain sektor perumahan, Fadly juga menyoroti kerusakan parah pada infrastruktur publik yang menjadi urat nadi perekonomian warga.
"Selain perumahan, kerusakan juga terjadi pada berbagai infrastruktur vital, diantaranya 13 jembatan, sekitar 74 ribu meter jalan, 22 bendungan. Kemudian lima gedung pemerintahan, puluhan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, dan irigasi, hingga drainase, serta area pertanian dan perikanan," rincinya.
Salah satu poin krusial yang disampaikan Fadly adalah mengenai nasib warga yang tinggal di bibir sungai. Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Ia menegaskan bahwa jumlah kebutuhan rumah relokasi bertambah setelah kajian teknis lapangan.
"Total kebutuhan Huntap mencapai sekitar 800 unit rumah, dari sebelumnya sekitar 500 unit rumah. 300 unit tambahan ini merupakan rumah yang harus direlokasi dari bibir sungai," tegas Fadly.
Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, yang membuka kegiatan rakor, mengingatkan pentingnya validitas data dalam dokumen R3P. Dokumen ini akan menjadi "kitab suci" dalam pengalokasian bantuan dari pusat.
Baca Juga: Fokus Pulihkan 5.523 Rumah, Fadly Amran: Kita Harap Rehab-Rekon Dibarengi Penguatan Mitigasi
"Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran. BNPB siap mendukung dukungan rehab-rekon bagi daerah terdampak ke kementerian terkait," pungkas Rustian. [*/hdp]
