Usai Tinjau Langsung ke Lapangan, Komisi IV DPR Sepakat Lanjutkan Program Food Estate

Usai Tinjau Langsung ke Lapangan, Komisi IV DPR Sepakat Lanjutkan Program Food Estate

Djarot Saiful Hidayat saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng). [Foto: Dok. Kementan]

Jakarta, Padangkita.com - Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke lokasi food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan berbincang dengan petani di lokasi tersebut. Kunspik ini memamg untuk melihat langsung program yang kerap dinilai tidak efektif dalam menjaga ketahanan pangan tersebut.

Komisi IV menemukan sejumlah hasil berbeda dengan pandangan umum yang menilai food estate tidak efektif. Sebab, petani yang ditemu langsung di lokasi food estate, mengaku program tersebut bermanfaat.

“(Malah) sangat bermanfaat, Pak. Semoga program ini bisa terus dilanjutkan,” ujar Tarman, salah satu petani pengelola food estate kepada Tim Kunker Spesifik Komisi IV.

Tim Komisi IV pun merespons pernyataan petani tersebut dan meminta agar pemerintah daerah untuk sementara waktu bisa terus mengembangkan food estate demi kesejahteraan petani di sana.

"Memang (anggaran) 2023 itu tidak ada, tapi saya berharap bahwa program food estate ini meskipun tidak masuk di dalam program anggaran di Kementerian Pertanian, tetap bisa dilanjutkan oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten Pulang Pisau,” ungkap Djarot Saiful Hidayat usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV, Jumat (1/9/2023).

Untuk 2024, kata Djarot, kalau memang berkembang dengan baik bisa ditingkatkan lagi, terutama untuk ekstensifikasi.

“Dengan begitu maka Pulang Pisau itu menjadi lumbung pangan bukan hanya untuk Kalimantan Tengah tapi juga bisa untuk membantu daerah sekitarnya, Kalimantan Selatan misalnya," kata Djarot.

Selaras dengan yang disampaikan Djarot, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonidipuro juga mengapresiasi program food estate di Pulang Pisau, dan meminta pemerintah bisa melanjutkan program tersebut dengan berbagai perbaikan - perbaikan.

"Nah, sekarang ternyata kita lihat produknya walaupun belum maksimal baru 3 ton, tetapi sudah nampak dan dari para petani minta agar ini dilanjutkan. Kita paham, maka kepada pemerintah kami mendorong agar semua yang dibutuhkan terutama air. Karena tidak ada pohon tidak ada air, tidak ada air tidak ada kehidupan. Itu yang penting, air ini yang jadi masalah ya. Mudah-mudahan (Kementerian) PUPR paham untuk melanjutkan proyek-proyek ataupun irigasi yang ada untuk pengairan pertanian ini," kata Darori.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyebutkan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten Pulang Pisau akan terus melakukan pemberdayaan dan perbaikan demi hasil food estate yang lebih maksimal.

Baca juga: Dinilai Gagal, DPR Sayangkan Pemerintah Tetap Anggarkan Rp108,8 T untuk Food Estate di 2024

"Kita kan melakukan pembinaan ya secara terus-menerus. Tahun ini juga kita membantu dengan pengadaan bibit IR 42, PB 42. Itu yang kemarin kita berikan di sini 200 hektare, di Kapuas 2 hektare. Kemarin, panennya juga bisa 5,7 ton. Artinya kendatipun 2023 tidak ada program, tapi (masukan) dari pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, kami tetap jalan untuk melakukan pembinaan kepada petani. Di samping juga kami membantu tahun ini dan tahun 2024 itu membangun hilarisasinya gitu," kata Edy. [*/pkt]

Baca berita Nasional terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Andreas Huga Minta Pemerintah Tinjau Ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024
Andreas Huga Minta Pemerintah Tinjau Ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024
Komisi II DPR RI akan Bentuk Panja Revisi UU Pemilu dan Pilkada
Komisi II DPR RI akan Bentuk Panja Revisi UU Pemilu dan Pilkada
Angkat Suara soal Revisi UU Penyiaran, Muhaimin: Harus Tampung Aspirasi Masyarakat-Insan Media
Angkat Suara soal Revisi UU Penyiaran, Muhaimin: Harus Tampung Aspirasi Masyarakat-Insan Media
Fikri Faqih Usulkan Konsep Baru Pengganti ‘Study Tour’ Sekolah yang Berisiko dan Memberatkan
Fikri Faqih Usulkan Konsep Baru Pengganti ‘Study Tour’ Sekolah yang Berisiko dan Memberatkan
Panja Revisi UU Pelayaran Resmi Dibentuk, Ini Poin Penting yang Jadi Fokusnya
Panja Revisi UU Pelayaran Resmi Dibentuk, Ini Poin Penting yang Jadi Fokusnya
Komisi VIII DPR RI Apresiasi ‘Screening’ Kesehatan Calon Jemaah Haji di Bekasi
Komisi VIII DPR RI Apresiasi ‘Screening’ Kesehatan Calon Jemaah Haji di Bekasi