Jakarta, Padangkita.com - Usai diretas dua remaja asal Sumatra Barat (Sumbar) Sekretaris Kabinet (Setkab) akan memperkuat keamanan situs yang didukung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Dukungan Kerja Kabinet (Deputi DKK) Thanon Aria Dewangga mengatakan, sejak awal, penguatan situs itu sudah bekerjasama dengan BSSN.
"Penguatan keamanan website, tentunya kami bekerjasama dengan BSSN dan pihak terkait, termasuk BNN dan Polri," ujar Thanon di Jakarta dikutip dari rilis yang diterima Padangkita.com, Selasa (10/8/2021).
Situs Setkab, kata Thanon, merupakan laman resmi milik pemerintah yang menyajikan berbagai informasi mengenai program dan kinerja pemerintah kepada publik.
"Kami mempunyai tugas untuk men-deliver berita-berita pemerintahan dan tentu sangat berguna bagi masyarakat. Sehingga, kami mengupayakan sedemikian rupa agar website kita segera pulih dan dapat dinikmati lagi oleh media dan juga bagi masyarakat," ucapnya.
Lalu, terkait peretasan yang dilakukan pada Sabtu (31/7/2021) itu, jelas Thanon, bahwa Setkab telah melakukan mitigasi dan mengupayakan pemulihan website secepat dan sedini mungkin sehingga laman tersebut dapat kembali diakses masyarakat pada hari Rabu (04/08/2021).
Namun, kata Thanon, upaya peretasan kembali terdeteksi, sehingga Setkab memutuskan untuk menutup sementara atau take down website tersebut untuk melakukan upaya pemulihan dan penguatan, terutama di sisi keamanan.
"Pada saatnya nanti, website kita sudah sangat kuat security-nya, baru lah itu akan tayang lagi dan bisa memberikan layanan-layanan informasi bagi media dan juga bagi masyarakat. Kami akan rapat dengan pihak-pihak terkait, moga-moga dalam waktu dekat satu hari atau dua hari, website Setkab itu dapat tampil seperti sedia kala," paparnya.
Tak Ada Data Rahasia di Situs Setkab, Semuanya Bersifat Publik
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan adanya informasi rahasia yang berhasil diambil oleh peretas, Thanon menegaskan, bahwa informasi yang disajikan oleh Sekretariat Kabinet adalah informasi yang bersifat terbuka bagi masyarakat luas.
