Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) resmi menginstruksikan seluruh penyedia layanan atau provider telekomunikasi untuk segera merelokasi tiang dan jaringan kabel udara ke sistem bawah tanah (ducting). Kebijakan tegas ini diberlakukan guna mendukung kelancaran pengerjaan proyek strategis daerah sekaligus mempercantik estetika tata kota di sejumlah kawasan utama Kota Padang.
Instruksi resmi tersebut tertuang dalam surat Dinas PUPR Kota Padang bernomor 600/721/DPUPR-PDG/XI/2026 tertanggal 10 November 2026. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Ketua Asosiasi Provider Telekomunikasi serta seluruh pimpinan maupun penanggung jawab operator telekomunikasi yang beroperasi di Kota Padang. Imbauan ini juga turut disebarluaskan kepada masyarakat melalui kanal informasi resmi Dinas PUPR Kota Padang.
Berdasarkan dokumen resmi tersebut, penataan kabel bawah tanah difokuskan pada lima kawasan strategis yang menjadi wajah sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata di ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kelima titik prioritas tersebut meliputi Kawasan Air Mancur Kota Padang, Kawasan Pasar Raya, Kawasan Kota Tua Muaro, Kawasan Pantai Padang, serta Jalur Dua Jalan Pemuda.
Selain itu, dalam peta rencana relokasi saluran udara milik PLN dan telekomunikasi yang turut dirilis Dinas PUPR, terdapat enam ruas jalan utama yang masuk dalam pemetaan penataan jaringan. Keenam titik tersebut mencakup Ruas Jalan Pemuda, Ruas Jalan Pasar Raya-Permindo, Ruas Jalan Sandang Pangan, Ruas Jalan Bundo Kanduang, Ruas Jalan Hiligoo, serta Ruas Jalan Kawasan Kota Tua.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menegaskan bahwa pemindahan jaringan utilitas ke bawah tanah merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penataan wajah kota dan kelancaran pembangunan infrastruktur daerah.
"Dengan ini kami meminta kepada seluruh penyedia layanan telekomunikasi yang memiliki tiang dan jaringan kabel udara di kawasan tersebut agar segera melakukan pemindahan tiang serta penataan jaringan kabel ke bawah tanah (ducting), guna mendukung kelancaran pekerjaan dan estetika kawasan," tulis Malvi Hendri dalam surat resmi tertanggal 10 November 2026 tersebut.
Pemko Padang memberikan tenggat waktu kepada seluruh operator telekomunikasi untuk menuntaskan proses pemindahan dan perapian jaringan tersebut paling lambat hingga akhir November 2026. Dinas PUPR memastikan tidak akan segan mengambil tindakan tegas di lapangan apabila para penyedia layanan mengabaikan imbauan tersebut atau tidak melakukan koordinasi lanjutan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
"Apabila sampai batas waktu tersebut tidak dilakukan pemindahan atau koordinasi lebih lanjut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang akan melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap tiang serta jaringan yang masih berada di lokasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Segala risiko akibat tidak dilaksanakannya pemindahan menjadi tanggung jawab masing-masing penyedia layanan," tegas Malvi Hendri dalam keterangan tertulisnya.
Surat instruksi penertiban jaringan kabel udara ini turut ditembuskan kepada Wali Kota Padang, Wakil Wali Kota Padang, serta Sekretaris Daerah Kota Padang sebagai bentuk pengawasan lintas pimpinan.
Baca Juga: Padang Bersolek, Kawasan Air Mancur Bakal Kembali Ikonik dengan Konsep Modern dan Nostalgia
Melalui penerapan sistem ducting ini, Pemko Padang berharap kesemrawutan kabel udara di pusat kota dapat segera teratasi sehingga menghadirkan ruang publik yang lebih tertib, aman, dan sedap dipandang. [hdp]

