Simpang Empat, Padangkita.com - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Titi Hamsuardi membuka pertemuan Finalisasi Draft Surat Keputusan Sub Klaster Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan Berbasis Gender (PP-KBG), Rabu (7/9/2022).
Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasbar.
Ketua P2TP2A Titi Hamsuardi pada acara ini menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Di mana menurut Indeks risiko bencana Indonesia, dari total 27 provinsi, Sumbar termasuk ke dalam 22 provinsi yang memiliki indeks bencana yang tinggi.
“Sumbar khususnya Kabupaten Pasaman Barat yang mengalami bencana gempa dengan magnitudo 6,1 pada 25 Februari lalu, memberikan dampak luar biasa terhadap kerusakan lingkungan, infrastruktur fisik maupun nonfisik,” ungkapnya.
Selain itu, juga berdampak terhadap terganggunya layanan kesehatan, termasuk juga layanan perlindungan perempuan dan anak sehingga mengakibatkan meningkatnya resiko kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kekerasan berbasis gender.
"BNPB mengumumkan gempa yang terjadi pada Februari lalu menyebabkan 6.002 warga mengungsi, delapan orang meninggal dunia, 10 luka berat, dan 76 luka ringan di Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian terdapat lima orang meninggal dunia, 25 orang luka-luka, dan 1.000 orang mengungsi Kabupaten di Pasaman,” imbuhnya.
Disampaikan, bahwa Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan istilah yang digunakan untuk berbagai perilaku membahayakan yang dilakukan seseorang berdasarkan aspek sosial. Termasuk gender yang dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.
Bentuk KBG adalah penderitaan fisik, seksual mental, ancaman, pemaksaan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang.
Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dalam meningkatkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menemukan kasus maupun menangani kasus KBG yang ada di masyarakat. Selain itu, diperlukan adanya regulasi yang berpihak pada perempuan terhadap KBG.
Sementara Koordinator Lapangan Yayasan Kerti, Praja Herman menyebutkan, finalisasi draf yang dilakukan merupakan pertemuan kedua setelah dilakukannya pertemuan pertama pada bulan Juni lalu. Ia berharap, dalam pertemuan yang dilakukan itu nantinya akan memunculkan saran dan masukan yang membangun terhadap finalisasi draft SK Subklaster PP-KBG di Kabupaten Pasaman Barat.
Baca Juga: Tim Percepatan Penurunan Stunting Dikukuhkan, Pasbar Dapat DAK Rp5 Miliar Lebih
"Tujuan kegiatan ini yaitu menggali tugas tim dan fungsi divisi Sub Klaster PP-KBG di Pasbar. Mendapatkan update layanan KBG serta finalisasi draft SK Sub Klaster PP-KBG di Kabupaten Pasaman Barat,” tutupnya. [rom/isr]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
