Padang, Padangkitacom - Tingginya animo masyarakat Sumatera Barat (sumbar) untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci menuntut pengawasan ekstra dari pihak berwenang guna mencegah praktik merugikan oleh oknum biro perjalanan. Merespons dinamika tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat kini semakin memperketat sistem pengawasan dan penertiban terhadap agen perjalanan haji dan umrah yang beroperasi di wilayahnya.

Langkah tegas ini dibuktikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, saat memimpin inspeksi mendadak ke salah satu biro perjalanan umrah berinisial MYS di Padang pada Rabu (30/9/2026). Dalam peninjauan lapangan tersebut, tim pengawas menemukan pelanggaran berupa pemasangan materi promosi layanan haji khusus di area kantor biro perjalanan yang bersangkutan.

Iklan

Tanpa kompromi, Rifki langsung mencabut stiker pengumuman dan alat peraga promosi tersebut. Ia mengingatkan dengan keras bahwa entitas bisnis yang hanya mengantongi izin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilarang keras melampaui kewenangannya dengan memasarkan atau menjalankan layanan haji khusus.

"Kalau izinnya hanya untuk umrah, jangan mencoba melaksanakan layanan atau mempromosikan haji khusus," tegas Rifki di sela-sela inspeksi.

Iklan

Rifki memberikan edukasi kepada para pelaku usaha bahwa penyelenggaraan haji khusus memiliki regulasi perizinan tersendiri yang masuk dalam kategori Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Oleh karena itu, setiap biro perjalanan wajib patuh dan hanya menjalankan operasional sesuai dengan legalitas atau sertifikat izin yang secara resmi mereka miliki.

Inspeksi mendadak ke kantor MYS ini sejatinya merupakan langkah responsif Kemenhaj Sumbar untuk mengonfirmasi adanya aduan masyarakat terkait dugaan jemaah umrah yang batal diberangkatkan. Namun, Rifki menuturkan bahwa persoalan penundaan atau pembatalan keberangkatan tersebut masih dalam tahap penyelidikan mendalam oleh tim kementerian yang turut menggandeng asosiasi biro perjalanan.

Hingga saat ini, pihak Kemenhaj masih mengumpulkan bukti serta mencocokkan data jemaah yang dilaporkan gagal berangkat. Karena proses investigasi masih berjalan, otoritas terkait belum merilis kesimpulan final mengenai siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian jemaah tersebut.

Memanfaatkan momentum penertiban ini, Rifki turut memberikan peringatan keras kepada seluruh biro perjalanan umrah di Sumatera Barat agar lebih tertib dalam melaporkan data manifes jemaah secara berkala. Transparansi data ini menjadi instrumen krusial bagi pemerintah dalam mengawasi kelancaran dan keamanan penyelenggaraan ibadah umrah.

Iklan

Lebih lanjut, agen perjalanan dituntut untuk menjunjung tinggi transparansi dalam penyusunan kontrak kerja sama. Seluruh fasilitas yang ditawarkan dalam materi promosi harus diwujudkan dan dicantumkan secara perinci di dalam dokumen kesepakatan tertulis.

"Semua yang dijanjikan kepada jemaah harus jelas dalam kontrak. Termasuk fasilitas yang akan diterima selama perjalanan," ujarnya.

Dokumen kontrak tersebut berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengikat hak dan kewajiban antara pihak jemaah dan pengelola biro perjalanan. Catatan ini juga akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah atau aparat penegak hukum apabila di kemudian hari muncul sengketa terkait wanprestasi layanan.

Baca Juga: Buntut Kasus Gagal Terbang, Kemenhaj Sumbar Siapkan Posko dan Satgas Khusus Pengawasan Umrah di BIM

Sebagai penutup, Rifki memastikan bahwa ruang lingkup pengawasan Kemenhaj Sumbar tidak hanya terbatas pada proses keberangkatan dan pemulangan jemaah di bandara. Pihaknya akan terus mengawasi secara ketat aspek kesesuaian izin operasional, etika promosi, validitas data jemaah, hingga realisasi layanan fasilitas di Tanah Suci demi memberikan jaminan kepastian dan perlindungan maksimal bagi para tamu Allah. [*/hdp]

The post Tindak Tegas Pelanggaran Izin, Kemenhaj Sumbar Sidak Biro Perjalanan Umrah Nakal di Padang appeared first on Padangkita.com.