DPRD Sumatra Barat akan ajukan hak interpelasi, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengaku siap menghadapinya
Padang, Padangkita.com - Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyatakan siap menghadapi hak interpelasi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar.
Irwan mengatakan interpelasi merupakan hak legislatif yang harus dihormati. Dirinya menilai langkah yang diambil oleh DPRD Sumbar sebagai niat baik untuk pegawasan kepada pemerintah provinsi.
"Saya sebagai gubernur siap menerima dan saat ini pun sudah menyiapkan jawaban-jawaban. Insya Allah hari Jumat saya berikan jawaban di paripurna atas pertanyaan-pertanyaan DPRD," ujar Irwan Prayitno kepada wartawan di UNP, Selasa (10/3/2020).
Interpelasi yang akan dihadapi gubernur Sumatra Barat kali ini terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Setelah interpelasi soal perjalanan gubernur ke luar negeri ditolak.
Baca juga: Jadi Utusan Sumatra Barat di Puteri Indonesia 2020, Ini Profil Kalista Iskandar
"Dari usulan pengusul yang ingin interpelasi perjalanan keluar negeri dan BUMD, hanya BUMD yang diterima oleh semua fraksi-fraksi," katanya.
Lebih lanjut, Irwan menuturkan, pihaknya pun tidak mempersoalkan interpelasi dilakukan saat-saat masa akhir kepemimpinannya yang habis pada 2021 mendatang.
Perlu diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan interpelasi terhadap Gubernur Sumatra Barat terkait BUMD.
Dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (9/3/2020), enam fraksi di DPRD Sumbar menyetujui penggunaan hak interpelasi.
Enam fraksi itu adalah Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PPP-Nasdem dan PDI-P-PKB. Sementara itu fraksi PKS menolak.
Penggunaan hak interpelasi oleh DPRD hanya mengenai kebijakan gubernur terhadap pengelolaan BUMD dan aset daerah lainnya. Adapun interpelasi terkait perjalanan gubernur keluar negeri tidak jadi dilaksanakan.
[mfz]
