Ketua umum PDIP Megawati Sukarnoputri saat mendarat di BIM, Selasa (26/09/2017). (Foto: Aidil Sikumbang)
Padangkita.com - Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri telah tiba di Padang untuk menerima penghargaan Doktor kehormatan (HC) dari Universitas Negeri Padang.
Rencananya, gelar doktor kehormatan tersebut akan diberikan besok, Rabu (27/09/2017) di UNP.
Mantan Presiden Republik Indonesia tersebut datang beserta rombongan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Selasa (26/09/2017) disambut oleh gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.
UNP memberikan gelar kehormatan kepada Megawati Soekarnoputri berkat sumbangsihnya pada dunia pendidikan.
Rektor UNP Ganefri menyatakan Megawati dianggap sebagai pelopor pendidikan berkarakter di Indonesia.
Menurutnya, pemberian gelar HC kepada seseorang diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 65 tahun 2016.
"UNP merupakan salah satu perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk berikan gelar doktor kehormatan. Gelar doktor kehormatan adalah otoritas PT yang memenuhi syarat untuk memberikan gelar tersebut,” ujarnya, Senin (25/09/2017).
Lebih jauh dia menjelaskan, UNP berdasarkan rapat senat tentang penganugerahan gelar doktor kehormatan. Menurutnya, pada rapat senat 24 Maret 2017, telah melihat dengan cermat dan setujui pemberian gelar di bidang politik pendidikan,
“Jadi sudah lama prosesnya. Setelah disetujui, rektor bersurat ke Menteri Perguruan Tinggi untuk meminta pertimbangan. Akhirnya 10 Juli 2017 keluar izin dari kementerian tentang pemberian gelar HC nomor 1749/D2.1/KP/2017,” terangnya.
Dalam kajian akademis, ujarnya, yang menjadi substansi adalah semasa beliau menjabat sebagai Presiden.
“Jadi kami tidak memandang Bu Mega sebagai ketua partai PDIP atau yang lain-lain. Sebagai Presiden beliau lahirkan kebijakan yang berpihak pada pendidikan dan lahirnya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” tukasnya.
Ada beberapa yang sangat fenomenal dari UU tersebut yang berpihak pada kemajuan pendidikan. Salah satunya keberpihakan pemerintah bahwa alokasi anggaran pendidikan harus minimal 20 persen dari alokasi APBN.
Zaman Bu Mega, bebernya, tercipta kemerdekaan PTS. Dulu PTS untuk lahirkan lulusan sarjana harus ada ujian negara, penyetaraan dan ijazah harus di-TTD Kopertis.
Dampak dari pemberian gelar ini menurutnya, mengangkat kredibilitas UNP tak hanya level domestik namun internasional. Dan bila mantan Presiden mendapat gelar HC ini berikan dampak terhadap kepercayaan publik terhadap UNP.
Sebanyak 5 orang mempromotori pemberian gelar kepada Megawati ini yakni Sufyarma Marsisidin, Ahmad Fauzan, Aris Effendi Tahar, dan dari luar Rokhmin Dahuri (ahli kelautan IPB)
Sementara bakal ada dua orang kontributor yakni Malik Fajar, mantan Mendikbud era Megawati, dan Mestika Zed, ahli sejarah UNP
Pemberian gelar kehormatan ini juga sempat menimbulkan kontra dari Forum Masyarakat Minang (FMM). Menurut mereka, Megawati tidak layak untuk mendapatkan gelar tersebut.
